Deddy Mizwar Memenuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Meikarta

Deddy Mizwar, seorang aktor senior sekaligus mantan Wakil Gubernur Jawa Barat memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. Dia datang pada Rabu, 12 Desember 2018 pukul 10.20 WIB.

Menaiki mobil Toyota Nav1 hitam, Deddy tiba ke lembaga antirasuah dengan mengenakan kemeja putih, celana hitam dan berkacamata. Ia hanya melontarkan sedikit komentar sebelum masuk ke gedung KPK.

Dia menyebutkan sejak awal sudah mengetahui ada yang tidak beres dalam rencana pembangunan Meikarta. Karena itu, menurut dia, wajar bila KPK memeriksanya.

Selain itu, lanjut Deddy, luas lahan yang digunakan untuk membangun proyek Meikarta itu juga membutuhkan rekomendasi dari pemerintah provinsi.

“Jadi kalau KPK minta keterangan saya wajar, saya mengikuti semua proses rekomendasi,” ucap dia.

Politikus Demokrat itu dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan oleh KPK hari ini. Febri Diansyah, Jubir KPK menyebutkan pemanggilan Deddy Mizwar sama halnya dengan pemeriksaan pejabat daerah di Jawa Barat dan Bekasi yaitu soal izin pembangunan proyek Meikarta.

Sebelumnya, KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Iwa Karniwa, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

“Kami perlu mendalami terkait rekomendasi perizinan Meikarta,” terang Febri.

Dalam kasus suap ini, KPK telah menetapkan Neneng Hasanah Yasin, Bupati Bekasi nonaktif dan Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi serta tiga pejabat dinas di Kabupaten Bekasi menjadi tersangka suap.

Mereka diduga menerima komitmen fee Rp 13 miliar untuk melancarkan proses perizinan proyek Meikarta.

KPK menyangka suap diberikan oleh Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Group, satu pegawai Lippo Group dan dua konsultan.

Sampai saat ini, KPK telah mengidentifikasi adanya dugaan proyek Meikarta dibangun sebelum perizinan selesai.

Dugaan tersebut muncul berawal dari temuan adanya penanggalan mundur (backdate) dalam beberapa dokumen perizinan Meikarta.

Dokumen yang dimaksud ialah beberapa berkas rekomendasi yang menjadi syarat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemadam kebakaran, perizinan lingkungan dan lain sebagainya.

Penanggalan dalam dokumen tersebut, KPK menduga, dibuat mundur alias tidak sesuai dengan tanggal penerbitan dokumen.

 

Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1154585/deddy-mizwar-penuhi-panggilan-kpk-dalam-kasus-meikarta

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *