Celah Korupsi Ada di Pengadaan Barang dan Jasa Kata Basuki

Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku kaget mendengar berita adanya pegawai kementeriannya yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia menilai, satu-satunya celah korupsi yang dapat dimanfaatkan anak buahnya untuk merogoh uang haram hanyalah ketika proses pengadaan barang dan jasa.

Sebab, pada waktu itu akan ada sejumlah perusahaan yang ikut proses tender dan ingin memenangkan proyek yang dilelang Kementerian PUPR.

Itulah celah yang mungkin dimanfaatkan para bawahannya supaya perusahaan penyedia barang dan jasa dapat memenangkan lelang.

“Setiap yang ikut lelang, pasti pengen menang dan dia melakukan segala cara. Bukan menuduh ya, tapi logika,” ucap Basuki di kantornya, Jumat (28/12/2018) malam.

Ia melanjutkan, ada sekitar 10.000-11.000 paket pekerjaan setiap tahunnya yang dilelang Kementerian PUPR.

Pada tahun ini total pekerjaan yang dilelang menyentuh angka 10.715 paket kegiatan baik itu konstruksi maupun konsultasi.

Yang kemudian paket kontraktual tersebut dilelang oleh 888 kelompok kerja (pokja) yang anggotanya berjumlah 2.483 orang.

Pokja ini berada di bawah satuan kerja (satker) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) sebagai penanggung jawab kegiatan yang berada di kantor pusat dan kantor balai dengan jumlah sebanyak 1.165 satker dan 2.904 PPK di seluruh wilayah Indonesia.

Basuki mengaku, belum mengetahui secara pasti proyek apa yang sedang diperkarakan di KPK. Hanya, ia menyebut, proyek itu berkaitan dengan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan berada di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya.

“Belum, makanya di tingkat satker ke bawah. Sedang kita cari, kasatker ditelpon juga belum jawab,” ucap Basuki. Sebelumnya dikabarkan KPK menggelar OTT pada Jumat (28/12/2018).

Laode M Syarif, Wakil Ketua KPK menyebutkan, dari OTT tersebut, diamankan total 20 orang. Beberapa di antaranya adalah pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hasil dari OTT ini, tim penindakan KPK mengamankan uang sebesar Rp 500 juta dan 25.000 dollar Singapura.

“Tim mengamankan barang bukti awal sebesar Rp 500 juta dan 25.000 dollar Singapura serta satu kardus uang yang sedang dihitung,” ungkap Laode, melalui keterangan tertulis, Jumat malam.

Sumber:  https://properti.kompas.com/read/2018/12/29/090221421/basuki-sebut-celah-korupsi-ada-di-pengadaan-barang-dan-jasa.
Foto: https://www.pexels.com/photo/police-money-finance-funny-33596/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *