BPJS Kesehatan ‘Ancam’ Cabut Hak Masyarakat Membuat SIM dan Paspor

BPJS Kesehatan menerapkan sanksi administratif yang berupa pencabutan layanan publik terhadap warga masyarakat yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta mulai 1 Januari 2019 mendatang.

Sejumlah layanan publik yang dicabut ialah sertifikat tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau paspor.

Namun, BPJS Kesehatan membantah informasi yang menghimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan diri terkait terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.

Dalam informasi yang dimaksud, BPJS Kesehatan juga disebut menghimbau masyarakat untuk segera melunasi tunggakannya sebelum 18 Desember 2018.

M Iqbal Anas Ma’ruf, Kepala Humas BPJS Kesehatan mengiyakan bahwa informasi yang beredar di masyarakat tersebut tidak benar alias hoax. Namun, ia tidak menyangkal sanksi pencabutan hak pelayanan publik akan segera diterapkan.

Penerapan sanksi tak mendapat pelayanan publik itu, ia menegaskan, dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Bukan BPJS Kesehatan.

“Pasal 9 poin 3 Peraturan Pemerintah 86 Tahun 2013 menyatakan dilakukan oleh instansi pemerintah,” ucapnya, Kamis (20/12) malam.

BPJS Kesehatan, Iqbal menambahkan, juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait. Koordinasi diperlukan mengingat BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak dapat memberikan sanksi.

Menurut data BPJS Kesehatan, total peserta mencapai 200,28 juta jiwa per 1 Agustus 2018. Peserta itu terdiri dari 29 juta peserta penerima upah pekerja mandiri, 5,09 juta peserta mandiri bukan pekerja, termasuk peserta PNS, BUMN, dan BUMD serta 92,4 juta peserta bantuan iuran (PBI).

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181220213007-78-355368/bpjs-kesehatan-ancam-cabut-hak-warga-bikin-sim-dan-paspor

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *