Sanksi bagi Penunggak Iuran BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai gencar dalam usahanya untuk meminimalkan defisit yang terjadi di perusahaan.

Salah satunya yaitu dengan memperketat sanksi kepada peserta yang masih menunggak iuran. M Iqbal Anas Ma’ruf selaku Kepala Humas BPJS kesehatan menyebutkan, paling tidak perusahaan akan mengetatkan sanksi tersebut terhadap peserta yang termasuk dalam pekerja bukan penerima upah (PBPU/informal).

Sebab, segmen tersebut adalah salah satu penyumbang defisit yang sedang dialami BPJS Kesehatan saat ini.

Adapun menurut data dari Kemenkeu per akhir Oktober 2018, defisit BPJS Kesehatan menyentuh angka Rp 7,95 triliun.

Jumlah itu adalah selisih dari iuran yang terkumpul yaitu Rp 60,57 triliun dengan beban Rp 68,52 triliun. Sumber defisit itu paling besar dari peserta pekerja bukan penerima upah. Segmen peserta itu hanya bisa terkumpul iuran Rp 6,51 triliun.

Sedangkan beban yang ditimbulkan mencapai Rp 20,34 triliun sehingga terdapat selisih Rp 13,83 triliun. Kemudian, segmen peserta bukan pekerja juga memiliki selisih Rp 4,39 triliun. Sebab, iuran yang terkumpul Rp 1,25 triliun, sementara bebannya Rp 5,65 triliun.

Demikian juga dengan pekerja penerima upah (PPU) yang didaftarkan pemerintah daerah juga menyumbang defisit Rp 1,44 triliun karena iuran Rp 4,96 triliun dan bebannya Rp 6,43 triliun.

Sebaliknya untuk segmen penerima bantuan iuran (PBI) keuangannya tidak negatif. Tercatat, iuran PBI jumlahnya senilai Rp 19,1 triliun. Sedangkan bebannya cenderung lebih rendah Rp 15,89 triliun.

Oleh sebab itu, menurut Kemenkeu, dari PBI justru surplus Rp 3,21 triliun. Melihat hal tersebut, salah satu yang dapat dilakukan untuk membuat peserta informal patuh adalah adanya penguatan regulasi soal sanksi.

Regulasi itu perlu didukung Kementerian/kembangan (K/L) lain untuk pemberian sanksi bagi yang menunggak.  Salah satunya yaitu tidak bisa memproses izin-izin jika belum melunasi tunggakan BPJS Kesehatan.

“Soal keterkaitan izin ini sebetulnya sudah tercantum di PP 86 Tahun 2013, memang ini sudah dipersiapkan bahkan sebelum JKN ada,” ucap Iqbal, Senin (12/9/2018).

Dinyatakan, dalam Pasal 9 Ayat 1 dan 2 sanksi itu meliputi tidak mendapat pelayanan publik tertentu seperti perizinan terkait usaha, izin yg dibutuhkan dalam mengikuti tender proyek, izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing dan izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh serta izin mendirikan bangunan (IMB).

Sedangkan sanksi yang dikenakan kepada setiap orang, selain pekerja, pemberi kerja dan PBI juga akan terganjal perizinan seperti mengurus SIM, IMB, sertifikat tanah, paspor bahkan STNK.

Iqbal pun menyebutkan, jika sesuai peraturan maka hal itu seharusnya sudah siap diefektifkan per 1 Januari 2019, amanat Perpres 82/2018. Terlebih saat ini sudah terdapat online single submission (OSS) yang membuat semua perizinan terintegrasi.

“Sudah dibicarakan supaya 2019 tidak kelewat lagi kalau orang daftar harus punya kartu (BPJS Kesehatan), imbuh dia.

Bahkan, saat ini juga sudah ada sejumlah pemda daerah yang menyiapkan regulasi untuk memberlakukan ketentuan tersebut.

Tapi, tambah Iqbal, pemerintah tidak langsung mengaktifkan seluruhnya tapi akan ada sosialisasi dahulu ke masyarakat.

Sumber: https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/12/173040026/simak-ini-sanksi-untuk-penunggak-iuran-bpjs-kesehatan.
Photo by bady qb on Unsplash

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *