Ini Rancangan yang Disiapkan Pemerintah Soal Penyelesaian Masalah Tenaga Honorer

Melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi pemerintah memberi perhatian serius untuk mengatasi permasalahan Tenaga Honorer Kategori 2 (THK 2).

Syafruddin, Menteri PAN-RB menyebutkan, pemerintah tak menafikan jasa para tenaga honorer yang telah mengabdi selama ini. Pemerintah telah menyiapkan skema untuk penyelesaian permasalahan tersebut.

“Pemerintah akan terus berupaya melakukan penyelesaian secara komprehensif tanpa memicu timbulnya permasalahan baru,” ucap Syafruddin, Jumat (2/11/2018).

Pertama-tama, hal yang disiapkan pemerintah yaitu berupaya meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM ASN secara berkelanjutan.

Raw input-nya saat ini 26 persen berasal dari tenaga honorer yang diangkat tanpa tes.

Pemerintah tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku saat ini Dalam pelaksanaannya.

Aturan yang dimaksud adalah Undang-undang mengenai Aparatur Sipil Negara yang mensyaratkan usia maksimal 35 tahun serta harus ada perencanaan kebutuhan dan harus melalui seleksi.

Ada pula UU Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan tenaga kesehatan minimal harus D3, serta UU Guru dan Dosen yang mensyaratkan Guru minimal harus S1 .

Dengan beberapa pertimbangan tersebut, pemerintah bersama delapan Komisi di DPR RI, telah menyepakati skema penyelesaian tenaga honorer Eks THK 2 sebagai berikut :

  • Bagi yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi PNS, namun memenuhi persyaratan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), akan diproses menjadi P3K dengan status ASN.
  • Bagi yang memenuhi persyaratan menjadi PNS, disediakan formasi khusus Eks THK 2 dalam seleksi pengadaan CPNS 2018.
  • Bagi yang tidak memenuhi persyaratan menjadi PNS dan P3K, namun daerahnya masih membutuhkan, yang bersangkutan tetap bekerja, dan daerah diwajibkan memberikan honor yang layak, minimal sama dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

Syafruddin melanjutkan, setelah selesai pengadaan CPNS 2018, Pemerintah akan segera melakukan pengadaan P3K.

“Kami mohon pengertian dari semua pihak. Permasalahan honorer Eks THK 2 ini memang rumit dan kompleks, penyelesaiannya tidak seperti membalikan telapak tangan,” ucap Syafruddin.

Apalagi dengan adanya persaingan global di era industri 4.0 dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Strateginya pemerintah harus menyiapkan ASN yang berdaya saing tinggi,” ungkap Syafruddin.

Sumber:  https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/02/140200026/ini-skema-penyelesaian-masalah-tenaga-honorer-yang-disiapkan-pemerintah.

Photo by rawpixel on Unsplash

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *