SNP Anggap Polri Tidak Akurat Lantaran Sebut Bobol Bank Rp 14 Triliun

PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance menilai penjelasan pihak kepolisian yang menyatakan perusahaan itu membobol 14 bank senilai Rp 14 triliun, tidaklah akurat.

Ongko Purba Dasuha selaku Coorporate Secretary SNP Finance menyebutkan, nilai Rp 14 triliun itu adalah kredit yang diberikan perbankan kepada SNP Finance.

“Yang dihitung Bareskrim adalah total kredit yang pernah disalurkan ke SNP periode 2013-2018,” tutur Ongko di Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Ongko mengaku telah bertemu Daniel Tahi Monang Silitonga, seorang Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes untuk mendapat penjelasan soal angka tersebut.

hingga saat ini, menurut Ongko , hanya Rp 2,2 triliun yang belum dikembalikan SNP ke perbankan. Sementara Rp 11,8 triliun sudah dibayar kembali selama waktu kredit dikucurkan.

“Soal dibobol itu masih dugaan. Ada praduga tidak bersalah,” ucap Ongko. Menurut Ongko, lebih baik persoalan ini diselesaikan melalui jalur PKPU. Sebab, antara kreditur dan debitur dipertemukan dan diselesaikan dalam sidang.

Saat ini, proses PKPU sedang berjalan dan diperpanjang sampai 28 Oktober 2018. “Kami harap cepat sampai perdamaian dengan voting,” ucap Ongko. Sebelumnya, polisi telah menetapkan delapan tersangka yang merupakan pengurus perusahaan PT SNP.

Kerugian yang diperkirakan akibat pembobolan tersebut mencapai Rp 14 triliun. Mereka adalah LC (pendiri grup Columbia), AP (Direktur Operasional), DS (Direktur Utama), RA (Direktur Keuangan), AS (Asisten Manajer Keuangan), CDS (Manager Akuntansi), SL dan LD. Dua diantaranya masih buron.

Para pelaku melancarkan aksinya dengan mengajukan kredit ke bank beserta jaminan berupa daftar piutang fiktif. Daftar tersebut telah dimanipulasi sehingga mendapatkan jumlah uang yang lebih besar saat pencairan kredit dari bank.

Barang bukti yang telah disita yaitu antara lain, salinan jaminan fidusia piutang yang dijaminkan kepada Bank P, salinan perjanjian kredit antara Bank P dengan PT SNP, dan salinan laporan keuangan PT SNP periode 2016-2017.

Mereka terancam Pasal 263 KUHP, dan/atau Pasal 378 KUHP, dan/atau Pasal 372 KUHP, dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sumber:  https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/29/081932826/disebut-bobol-bank-rp-14-triliun-snp-anggap-polri-tidak-akurat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *