Nominal Defisit APBN Sering Menjadi Wacana dalam Dunia Politik

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan menyebutkan nominal defisit APBN yang menunjukkan kinerja APBN dan Kementerian Keuangan sering menjadi bahan beberapa pihak melakukan manuver politik.

Bahkan, isu yang digoreng tidak berdasarkan cara memahami data secara benar dan tepat, yakni dengan menonjolkan hanya dari sisi nominal yang makin besar.

“Nominal defisit sering dijadikan wacana dalam politik yang digambarkan dan dibandingkan sesama nominal. Ya tentu saja kalau GDP-nya bagus, kalau lebih besar, nominalnya jadi lebih besar,” ucap Sri Mulyani, Selasa (23/10/2018).

Sri Mulyani menerangkan, berdasarkan pedoman umum melihat defisit APBN di seluruh negara, harus dibandingkan rasionya dalam persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau GDP negara tersebut.

Hal itu disebabkan PDB suatu negara bisa berubah, sehingga untuk melihat berapa defisit APBN secara pasti, maka perlu dibandingkan dengan PDB.

“Ini bukan kami berkelit, tapi di semua negara dalam membuat penilaian terhadap defisit APBN, biasanya dibandingkan dengan GDP-nya,” terang Sri Mulyani.

Berdasar data terakhir yang diterbitkan Kemenkeu, defisit APBN hingga akhir September 2018 tercatat sebesar Rp 200,2 triliun.

Nominal itu diperoleh dari selisih antara total pendapatan negara senilai Rp 1.312,3 triliun dengan total belanja negara senilai Rp 1.512,6 triliun untuk periode tersebut.

Nominal defisit APBN pada September 2018 sebesar 1,35 persen terhadap PDB. Untuk keseluruhan di tahun 2018, pemerintah mengincar defisit APBN bisa mendekati 2,1 persen bahkan 2 persen terhadap PDB.

“Tahun 2019, untuk pertama kalinya, (defisit APBN) akan didesain di bawah 2 persen, yakni 1,8 persen,” tutur Sri Mulyani.

Sumber:  https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/23/112628326/sri-mulyani-nominal-defisit-apbn-sering-dijadikan-wacana-dalam-politik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *