Peran Kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia [Kolom Afnan Hadikusumo]

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam yang melaksanakan da’wah amar ma’ruf nahi mungkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya

Muhammadiyah sejak berdirinya pada tahun 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan dan para pemimpinnya terlibat aktif dalam usaha melawan penjajahan dan melakukan usaha-usaha untuk mewujudkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Dalam konteks ini bentuk atau model peran Kebangsaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah sejak awal berdirinya adalah :

  1. Ikut berjuang dalam pergerakan kemerdekaan dan melalui para tokohnya terlibat aktif mendirikan Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta.
  2. Mempelopori gerakan Islam berkemajuan, untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan dan terbangunnya peradaban bangsa Indonesia yang berkemajuan.
  3. Memberantas kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan demi kesejahteraan bangsa.
  4. Menyebarkan dakwah amar ma’ruf nahi munkar melalui organisasi yang terstruktur dari tingkat Pusat sampai dengan Ranting (Desa).

Secara faktual, Muhammadiyah di era kepemimpinan KH. Mas Mansur menjadi anggota empat serangkai bersama Ir. Sukarno, Mohammad Hatta dan Ki Hajar Dewantara yang merintis prakarsa persiapan kemerdekaan Indonesia terutama dengan pemerintahan Negara Jepang. Estafeta perintisan ini dilanjutkan oleh Ki Bagus Hadikusumo, Prof. Kahar Mudzakir, dan Mr. Kasman Singodimedjo dimana bersama para tokoh bangsa lainnya mengambil peran aktif dalam merumuskan prinsip dan bangunan dasar Negara Indonesia sebagaimana keterlibatannya di (BPUPKI) dan (PPKI). Peran nyata dari para tokoh Muhammadiyah yakni Ki Bagus Hadikusumo, Prof. Kahar Mudzakir, dan Mr. Kasman Singodimedjo ditunjukkan dengan aktifitas mereka menjadi perumus dan penandatangan lahirnya Piagam Jakarta yang menjiwai Pembukaan UUD 1945. Tokoh Muhammadiyah lainnya, yakni Soedirman selain menjadi pendiri gerakan kepanduan Muhammadiyah (Hizbul Wathan), beliau juga menjadi tokoh utama perang gerilya dan kemudian menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia.

Peran kebangsaan Muhammadiyah sebagaimana disebutkan di atas, selanjutnya diteruskan oleh pimpinan-pimpinan Muhammadiyah baik di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan sampai dengan Era Reformasi saat ini dimana Ketua Muhammadiyah hasil Muktamar Muhammadiyah Aceh Tahun 1995 yakni Prof. DR. HM Amien Rais merupakan tokoh utama dan penggerak reformasi tahun 1998.

Di era Reformasi, guna memenuhi tuntutan demokratisasi UUD 1945 mengalami amandemen sampai dengan tiga kali, pada perubahan ketiga inilah lahir DPD RI. Dalam sistem bikameral MPR RI terdiri dari dua kamar yakni DPR yang merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat (melalui partai), sedangkan DPD merupakan lembaga penyalur aspirasi daerah (non partai). Keberadaan DPD dimaksudkan untuk memperkuat sistem perwakilan Indonesia, dimana DPR nantinya didukung oleh DPD. Keberadaan DPD diharapkan dapat menciptakan check and balances di tubuh parlemen, agar produk perundang-undangan yang dibuat lebih bersifat aspiratif.

Penulis :
Muhammad Afnan Hadikusumo
Anggota  DPD RI perwakilan Provinsi DIY periode tahun 2014 – 2019
Calon anggota DPD RI perwakilan Provinsi DIY periode tahun 2019 – 2024
Web : http://afnanhadikusumo.id/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *