Kriteria Wajib Pajak Ini yang Menjadi Sasaran Pemeriksaan Petugas

Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan yang belum lama ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak.

Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas adalah petugas tidak lagi memeriksa Wajib Pajak (WP) tanpa alasan yang tidak jelas, tetapi melalui mekanisme tertentu sehingga pemeriksaan memiliki dasar yang kuat.

Seiring dengan hal itu, DJP melalui surat edaran tersebut juga menetapkan kriteria WP seperti apa yang akan jadi sasaran pemeriksaan oleh petugas maupun penggalian potensi.

Ada sejumlah kriteria WP yang dikelompokkan oleh petugas pajak untuk masuk ke dalam populasi Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3).

  • Tax gap atau indikasi ketidakpatuhan yang tinggi.

Yang dimaksud Ketidakpatuhan dalam konteks ini adalah gap atau kesenjangan antara profil perpajakan berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan profil ekonomi yang sebenarnya.

Dalam menelisik profil ekonomi WP, DJP memanfaatkan sejumlah sumber, baik dari internal, eksternal, maupun pengamatan di lapangan. DJP juga mengukur tax gap WP dengan memanfaatkan berbagai instrumen pengukuran lainnya yang sifatnya teknis.

  • Indikasi modus ketidakpatuhan WP.

Secara garis besar, wujud modus ketidakpatuhan WP adalah mereka yang tidak melaporkan omzet sebenarnya dengan trik-trik tertentu, seperti menurunkan harga jual dari harga aslinya, mencatat penghasilan sebagai utang, hingga tidak melapor kuantitas penjualan secara benar.

  • Identifikasi nilai potensi pajak.

Untuk WP yang memiliki potensi pajak yang besar, Kepala di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menetapkannya sebagai prioritas, di mana dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan potensi tax gap.

Langkah selanjutnya adalah dengan mengidentifikasi kemampuan WP untuk membayar ketetapan pajak. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan target penerimaan pajak sesuai dengan potensi dari WP yang bersangkutan.

  • Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal ini Dirjen Pajak memiliki wewenang untuk menetapkan WP masuk dalam populasi DSP3 tadi atas dasar pertimbangan tertentu.

Surat Edaran Nomor 15 ini turut mengadakan Komite Pemeriksaan yang menjalankan tugas memastikan WP yang diusulkan untuk diperiksa sudah tepat.

Robert Pakpahan selaku Dirjen Pajak sebelumnya menerangkan, tugas Komite Pemeriksaan adalah menyaring dan mengecek apakah alasan memeriksa WP sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk terhadap beberapa kriteria yang telah diuraikan tadi.

Sumber:  https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/17/064900226/ini-kriteria-wajib-pajak-yang-jadi-sasaran-pemeriksaan-petugas.
Foto: https://www.pexels.com/photo/money-coins-cash-currency-33692/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *