Korupsi Berjamaah DPRD Kota Malang

41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur, resmi menjadi tersangka suap. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkankan ke 41 tersangka tersebut dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Menurut Basaria Panjaitan Wakil Ketua KPK, dana suap dialirkan ke DPRD supaya penetapan rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang APBD-P Tahun Anggaran 2015 disetujui. 22 orang yang resmi menjadi tersangka diduga mendapatkan uang sebesar Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton.

“Penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa surat, keterangan saksi, dan barang elektronik (terkait dugaan tersebut),” ungkap Basaria, Senin (3/9/2018).

Basaria mengucapkan, kasus ini ,mengkhawatirkan dan menjadi cerminan kejahatan korupsi dilakukan secara berjamaah. Pasalnya, tidak hanya anggota DPRD sebagai pihak legislatif, kepala daerah dan pejabat pemerintahan daerah selaku eksekutif juga turut terlibat.

“Pelaksanaan tugas di satu fungsi legislatif, misalnya atau untuk mengamankan kepentingan eksekutif, justru membuka peluang adanya persengkongkolan para pihak mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ungkap Basaria.

Menurutnya, keadaan ini membuat peranan anggota legislatif yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, regulasi dan anggaran tidak optimal. Kejadian ini juga membuat khawatir Wali Kota Malang terpilih Sutiaji.

Sutiaji yang saat ini menduduki jabatan Plt Wali Kota Malang menyampaikan kegelisahannya itu kepada penyidik KPK di sela pemeriksaan dirinya di Aula Bhayangkari Mapolres Kota Malang, Jumat (31/8/2018) lalu.

“Saya menyinggung gini di luar pemeriksaan, ini nanti bagaimana kalau sudah enggak ada DPRD-nya. Ke depan ini dilantik, terus saya nyambut gaene model koyok opo (saya kerjanya kayak apa). APBD-nya 2018, berarti banyak hal yang perlu kami pikirkan,” tutur Sutiaji.

Payung hukum menyikapi situasi tersebut, Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri akan menggunakan diskresi agar keberlangsungan roda pemerintahan di Kota Malang tetap terjamin. Menurut Tjahjo, dampak dari banyaknya anggota DPRD Kota Malang yang ditahan, rapat-rapat paripurna di lembaga perwakilan itu bersama pemerintah kota tidak bisa dilaksanakan. Sebab, rapat paripurna tak memenuhi kuorum.

“Jadi, untuk mengatasi persoalan pemerintahan dan agar tidak terjadi stagnasi pemerintahan, akan ada diskresi Mendagri,” ungkap Tjahjo Senin (3/9/2018).

Tjahjo menerangkan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah mengatur kewenangan Mendagri dalam menggunakan diskresi. Tjahjo akan menugaskan jajarannya dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk berangkat ke Malang.

Opsi lainnya adalah mengundang sekretaris daerah Kota Malang dan sekretaris DPRD ke Jakarta.

“Saya sudah perintahkan membuat payung hukum agar pemda berjalan,” ucapnya.

Di sudut lain, Almas Sjafrina, Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang peristiwa ini menandakan praktik korupsi di daerah semakin menjadi persoalan tersendiri.

“Terlebih di kasus Malang, korupsi melibatkan kepala daerah dan puluhan anggota DPRD,” ungkap Almas.

Kasus ini menandakan tingginya potensi korupsi berjamaah di daerah. Ia juga menilai kasus ini cerminan kegagalan fungsi DPRD dalam menjalankan tugasnya, terutama pada konteks pembahasan APBD.

Ia berharap kejadian seperti ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama pembuat kebijakan untuk menyegel celah-celah korupsi dalam pembahasan APBD antara eksekutif dan legislatif di daerah.

Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK melihat praktik seperti ini seharusnya bisa diantisipasi jika kepala daerah konsisten memanfaatkan sistem elektronik dalam perencanaan hingga penganggaran keuangan daerah.

Tidak hanya itu, kepala daerah juga harus proaktif melaporkan setiap proses penganggaran, khususnya jika ada hambatan-hambatan dalam pengesahan RAPBD di DPRD. Pahala mengungkapan, KPK siap membantu memfasilitasi proses itu supaya berjalan lancar.

Sumber:  https://nasional.kompas.com/read/2018/09/04/08512451/kasus-dprd-kota-malang-korupsi-massal-yang-mengkhawatirkan.

Foto: https://www.pexels.com/photo/police-money-finance-funny-33596/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *