Pemerintah Diminta Segera Mengerem Utang Karena Sudah Lampu Kuning

Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang akan semakin berat jika pemerintah tidak segera mengerem utang, mengingat utang jatuh tempo di tahun 2019 saja telah menyentuh angka Rp 409 triliun.

Misbah Hasan, Deputi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan, beban yang akan ditanggung APBN akan semakin besar jika pemerintah tidak mengerem utang. Sebagai gambaran, besaran bunganya saja telah melebihi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.

“Pasti itu akan membebani postur APBN. Angka untuk belanja bunga utang saja sudah 17 persen dari Total Belanja atau Rp 275,4 triliun. Ini sudah di atas dari anggaran pendidikan, sudah di atas anggaran untuk kesehatan, hanya untuk bunga utang,” ucapnya, Minggu (19/8/2018).

Walaupun pemerintah yakin sanggup untuk membayar utang tersebut, namun sangat berbahaya bagi APBN di 2019. Apalagi kondisi ekonomi global di tahun 2019 juga diperkirakan masih belum stabil sehingga ekonomi Indonesia masih rawan akan gejolak.

“Pemerintah boleh optimistis, tapi harus diantisipasi kondisi global dan kondisi dinamika politik. Karena sering kali investor pelaku ekonomi mengerem investasinya ketika tahun politik. Itu harus diantisipasi. Karena meskipun dijanjikan kondisi pokitik akan aman dan sebagainya, itu kan tidak bisa diprediksi,” terangnya.

Oleh karena itu, Misbah menyarankan pemerintah untuk segera mengerem hutang. Menurutnya pemerintah lebih baik memaksimalkan anggaran yang ada untuk mendorong ekonomi di 2019.‎‎

“Ini sudah lampu kuning, makanya kami menyarankan mengerem utang untuk belanja infrastruktur. Karena beban utang dari periode sebelumnya itu sudah sangat tinggi. Kalau ditambah dengan utang baru yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, saya yakin itu postur anggaran akan semakin berat,” pungkas dia.

Pembiayaan Proyek dari Utang Menurun Tahun 2019

Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan memastikan pembiayaan proyek bersumber dari utang akan mengalami penurunan di tahun depan. Hal ini bertujuan untuk ‎membuat kemandirian dan kesehatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dia mengucapkan, ‎dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019, pembiayaan melalui utang mencapai Rp 359,3 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 387,4 triliun.

“Rasio utang kita jaga agar APBN kita sustain,” kata Sri dalam acara jumpa pers RAPBN 2019, Kamis (16/8/2018).

Dia menyatakan, agar tetap stabil terhadap gejolak nilai tukar, utang dipriositaskan dalam rupiah. Potensi investor domestik‎ dimaksimalkan untuk pendalaman pasar, sekaligus mengontrol kepemilikan asing.

Menurut dia, pemerintah saat ini hati-hati menjaga rasio utang terhadap produk domestik bruto, walau rasio utang Indonesia saat ini masih terbilang kecil dibanding negara lain. Pada 2019 rasio utang dari surat berharga menyentuh angka Rp 386 triliun, mengalami penurunan daripada ‎2018 sebesar Rp 388 triliun.  Utang pada tahun depan akan disalurkan untuk memodali kegiatan produktif.

“Pemerintah menjaga akutabilitas pengelolaan utang, meningkatkan efisiensi bunga utang tingkat risiko terkendali,” pungkasnya.

 

Sumber: https://www.liputan6.com/bisnis/read/3622852/sudah-lampu-kuning-pemerintah-diminta-segera-mengerem-utang

Foto: https://www.pexels.com/photo/cash-coins-money-pattern-259165/

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *