Ekonomi Indonesia dan Utang

Diskusi menyangkut utang pemerintah bukan sesuatu yang baru. Sejak awal 2018, tidak sedikit tokoh yang mengkritisi utang pemerintah yang dianggap dalam posisi tidak aman atau tidak wajar.

Banyak juga dari para tokoh yang langsung mengkritik Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI sebagai asisten Presiden Joko Widodo yang bertanggung jawab di keuangan pemerintah melalui instrumen APBN.

  1. Rizal Ramli

Seorang ahli ekonomi yang juga pernah menjabat di berbagai macam posisi dalam pemerintahan sebelumnya ini awalnya bersuara perihal defisit neraca perdagangan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi XI DPR RI, Maret 2018 lalu.

 

Pandangan Rizal turut merambah kondisi defisit neraca transaksi makin lebar, besaran pembayaran cicilan pokok dan bunga utang untuk tahun ini dan keseimbangan primer dalam APBN.

Rizal turut mengutarakan pendapatnya melalui jejaring sosial Facebook miliknya, Rizal Ramli, di mana disebut utang Indonesia sudah lampu kuning. Dia megumpamakan pengelolaan utang Indonesia gali lubang tutup jurang karena primary balance negatif, debt to service ratio (rasio utang terhadap pendapatan) sudah 39 persen, dan tax ratio hanya 10 persen.

“Pengelolaan fiskal tidak prudent (ugal2an) trade account, service account, dan current account semuanya negatif. Di samping faktor US Fed Rate, itulah salah alasan utama kenapa kurs Rupiah terus anjlok! Kok bisa ngaku2 kelola makro ekonomi hati2 (prudent)?? Bokis amat,” begitulah sebagian tulisan Rizal di jejaring sosial FACEBOOK.

Ketika pembahasan mengenai utang semakin ramai, Rizal menyatakan keinginannya debat terbuka dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Keinginannya berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam wawancara bersama Najwa Shihab yang mempersilakan siapapun untuk beradu argumen dengan Menteri Keuangan, asal menggunaka data yang valid.

Rizal menilai status ekonomi Indonesia meningkat dari yang tadinya lampu kuning menjadi lampu merah pada bulan Juli. Pernyataan tersebut diungkapkan Rizal dalam acara dialog Sekber Indonesia di Jakarta pada bulan Juli 2018.

Dalam kritiknya, Rizal menilai ekonomi Indonesia semakin rentan ditilik dari dua indikator yaitu External Vulnerability Indicator (EVI) yang merupakan indikator kerentanan suatu negara dilihat dari rasio utang luar negeri jangka pendek dan jangka panjang yang akan jatuh tempo serta deposito asing selama setahun terhadap cadangan devisa dan Credit Default Swap (CDS) atau pandangan pasar keuangan terhadap risiko kredit suatu entitas.

 

  1. Fadli Zon

Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI melalui akun Twitternya, @fadlizon pada Mei 2018 mengutarakan pendapatny mengenai nilai tukar rupiah dan utang pemerintah. Menurut Fadli, perekonomian sudah masuk tahapan awal krisis karena pemerintah gagal menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Akibat dari nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dollar AS adalah utang yang semakin menggembung.

 

“Kondisi ini jauh sekali dr apa yg dulu pernah dijanjikan pd 2014. Sbg catatan, nilai tukar rupiah saat ini 38 persen lebih rendah dari janji kampanye dulu. Ini menunjukkan perhitungan pemerintahan skg jauh dari realistis. Dan pemerintah gagal menjaga rupiah kita.,” demikian tweet Fadli.

 

  1. Prabowo Subianto

Prabowo Subianto, Ketum Parpol Gerindra pada Juni 2018 mengucapkan utang pemerintah sudah sangat berbahaya. Bahkan Prabowo menyatakan ada hampir Rp 9.000 triliun sebagai utang pemerintah yang digabung dengan utang BUMN dan utang milik lembaga keuangan milik pemerintah.

 

  1. Zulkifli Hasan

Terbaru, Zulkifli Hasan selaku Ketua MPR melalui pidato di sidang tahunan MPR RI hari Kamis (16/8/2018) menytakan pokok utang pemerintah yang jatuh tempo tahun ini sebesar Rp 400 triliun. Jumlah tersebut 6 kali lebih besar ketimbang anggaran kesehatan dan 7 kali lebih besar ketimbang dana desa.

 

Jawaban Sri Mulyani

Sri Mulyani membantah semua pernyataan-pernyataan tersebut disertai dengan penjelasan panjang lebar. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di akun Facebook resmi Sri Mulyani, di Sri Mulyani Indrawati.

Dalam merespon pernyataan Rizal Ramli, Sri Mulyani menyatakan pemerintah terus menurunkan defisit APBN dan primary balance. Dari tahun 2012, pemerintah sudah mengalami defisit keseimbangan primer yang secara bertahap turun dari minus Rp 142,5 triliun pada 2015 jadi minus Rp 121,5 triliun tahun 2017.

Pemerintah fokus untuk meningkatkan investasi dan memperbaiki kinerja ekspor agar defisit neraca transaksi berjalan tidak melebar termasuk neraca perdagangan bisa surplus.

Menyangkut pelemahan rupiah dan akibatnya ke utang pemerintah, Sri Mulyani menyatakan utang adalah bagian tak terpisahkan dari struktur APBN secara keseluruhan. Utang juga merupakan kebijakan yang dilakukan sebagai konsekuensi dari defisit karena belanja lebih besar dari penghasilan.

“Utang menjadi alternatif pembiayaan yang juga memerlukan persetujuan dari DPR melalui Badan Anggaran. Setelah disetujui Banggar, RAPBN dibawa ke sidang paripurna DPR. Melalui sidang paripurna DPR yang dipimpin oleh para unsur pimpinan DPR yang salah satu Wakil Ketuanya adalah Yang Terhormat Bapak Fadli Zon, Rancangan APBN disahkan menjadi Undang-Undang APBN,” ungkap Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan mewakili Sri Mulyani.

Sedangkan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi hal tak terelakkan akibat kondisi global dan ketidakpastian kebijakan fiskal dan moneter di Amerika Serikat. Kendati demikian, Sri Mulyani memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat karena persentase depresiasi rupiah masih jauh di bawah mata uang negara lain yang terkena hal serupa.

Mengenai utang Rp 9.000 triliun dari Prabowo, jumlah total utang yang tepat adalah Rp 8.540 triliun. Nominal itu terdiri dari utang pemerintah pusat Rp 4.060 triliun, utang BUMN lembaga keuangan (termasuk bank BUMN) Rp 3.850 triliun dan utang BUMN non lembaga keuangan Rp 630 triliun.

(80 persen)  utang BUMN lembaga keuangan yg sebesar Rp 3.850 triliun itu merupakan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga asalnya dari perusahaan dan masyarakat yang menempatkan dana di perbankan sebagai instrumen investasi produktif bagi perekonomian atau hanya untuk menabung.

Sedangkan utang BUMN non lembaga keuangan dipakai untuk membangun infrastruktur serta membiayai kegiatan produktif BUMN lainnya.

Sesuai Undang-Undang Keuangan Negara utang BUMN adalah kekayaan dan kewajiban yang dipisahkan dan tidak otomatis menjadi tanggungan pemerintah. Tentang pernyataan Zulkifli Hasan, Sri Mulyani secara tegas menyebut hal itu menyesatkan dan bermuatan politis.

Dari data Kemenkeu, pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun di mana 44 persen di antaranya adalah utang yang dibuat sebelum masa Presiden Joko Widodo. Jumlah utang yang jatuh tempo juga tidak sebesar yang diutarakan Zulkifli.

Anggaran kesehatan dan dana desa semakin meningkat dan di sisi lain pertumbuhan pembiayaan utang justru menurun menjadi minus 9,7 persen tahun ini.

Sumber: https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/21/053400926/oposisi-utang-dan-ekonomi-indonesia.
Foto: https://www.pexels.com/photo/silver-and-gold-coins-128867/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *