Presiden Joko Widodo Hormati Keputusan KPU yang Melarang Mantan Napi Koruptor Mengikuti Pileg 2019

Joko Widodo dan pimpinan KPK

SuaraDemokrasi.com – Presiden Joko Widodo menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut serta pada pemilihan anggota legislatif 2019.

Hal tersebut diungkapkan Staf Khusus Presiden Adita Irawati saat dikonfirmasi wartawan pada Senin (2/7).

“Presiden sangat menghormati langkah KPU sebagai lembaga yang mandiri,” ujar Adita.

Jika ada yang keberatan dengan aturan itu, Presiden Jokowi mempersilahkan untuk memakai mekanisme yang ada, yaitu mengajukan uji materi di Mahkamah Agung (MA).

“Yang tidak puas dengan langkah KPU bisa melakukan langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” lanjut Adita.

Ketua KPU, Arief Budiman sebelumnya telah mengklaim bahwa Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Povinsi, DPRD Kabupaten/Kota sudah sah.

Pada PKPU tersebut mengatur pelarangan pencalonan mantan koruptor, mantan bandar narkoba, dan mantan pelaku kejahatan seksual pada anak.

PKPU ini kemudian menjadi polemik, khususnya yang terkait dengan pelarangan mantan koruptor untuk menjadi calon wakil rakyat.

Arief Budiman mengaku bahwa PKPU itu sah dan bisa diberlakukan meski belum diundangkan oleh Kementrian Hukum dan HAM. KPU menganggap bahwa pengesahan peraturan lembaga negara harusnya dilakukan oleh lembaga negara yang bersangkutan, bukan Kemenkumham.

“Misalnya, Peraturan Menteri Perindustrian, yang mengesahkan siapa? Menteri Perindustrian,” kata Arief kembali.

Ia juga menambahkan, bahwa KPU harus mengumumkan PKPU tersebut pada tanggal 1 Juli 2018 karena harus mematuhi tahapan pemilu.

Arief memastikan, PKPU telah menjadi rujukan bagi parpol peserta pemilu untuk mendaftarkan calegnya pada 4 – 7 Juli.

“Makanya di hari Sabtu nanti kami sudah publikasikan menjadi PKPU No. 20 Tahun 2018. Tanggal 1 – 3 sudah diumumkan,” katanya.

“Tanggal 4 – 17 Juli nanti, menjadi masa bagi parpol peserta pemilu untuk menyampaikan daftar kandidatnya. Orang-orang yang akan dicalonkan baik untuk DPRD provinsi, kabupaten, atau kota, maupun DPR RI. Termasuk di dalamnya juga calon DPD,” lanjutnya.

(sumber berita : https://nasional.kompas.com/read/2018/07/02/13474011/presiden-jokowi-hormati-kpu-yang-larang-eks-koruptor-jadi-caleg)
(sumber foto : http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2015/12/Pimpinan-KPK.jpg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *