Pimpinan Parpol Wajib Tanda Tangani Pakta Integritas Tak Calonkan Mantan Koruptor Jadi Caleg

Demokrasi tanpa korupsi

SuaraDemokrasi.com – Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Selasa (3/7) malam, akhirnya mengundangkan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif.

Pelarangan pencalonan bekas narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual pada anak, dan korupsi diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani setiap pimpinan parpol.

Seperti dikutip di harian Kompas, Ketua KPU Arief Budiman telah menjelaskan, ada perubahan terhadap tata letak dalam PKPU yang telah diundangkan dengan PKPU no. 20/2018 sebelumnya.

Namun, meski begitu tidak ada perubahan dalam hal substansi. Mantan napi dan tiga jenis kejahatan tersebut tetap dilarang untuk menjadi caleg.

Pasal 4 Ayat 3 PKPU disebutkan, dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Kemudian, dalam pasal 6 Ayat 1 Huruf e dinyatakan bahwa pimpinan parpol sesuai tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 3.

Formulir pakta integritas tersebut berisi tiga poin, di antaranya jika ada pelanggaran pakta integritas, berupa terdapatnya bakal calon yang berstatus mantan napi bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi, maka bersedia dikenai sanksi administrasi pembatalan pencalonan.

Pasal-pasal yang terdapat pada PKPU merupakan hasil sinkronisasi ini menggantikan pengaturan sebelumnya yang mengatur syarat calon “bukan bekas napi bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi”.

Anggota KPU, Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan perubahan itu. Pasalnya tidak mengganggu prinsip KPU yang menolak mantan napi koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual anak menjadi caleg.

“Mau menggunakan bahasa pakta integritas tidak apa-apa.” demikian katanya.

Dirinya juga menuturkan, pakta integritas merupakan instrumen pelaksana PKPU yang sifatnya mengikat. KPU memiliki kewenangan eksekusi jika pakta tersebut dilanggar.

Dia juga mencontohnya, bila ketika pendaftaran terdapat bekas napi bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi di daftar calon yang diajukan parpol di daerah pemilihan tertentu, maka KPU memiliki kewenangan untuk tidak menerima dan mengembalikannya ke partai.

Sebelumnya, pada Selasa malam (3/7/2018) Kemenkumham akhirnya mengundangkan PKPU tentang pencalonan anggota legislatif. Pelarangan dalam PKPU tersebut diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani oleh semua pimpinan parpol.

(sumber berita : https://nasional.kompas.com/read/2018/07/04/11543331/pimpinan-parpol-harus-tanda-tangan-pakta-integritas-tak-calonkan-eks)
(sumber foto : https://www.tamalangkun.com/wp-content/uploads/2014/12/Cut-Haki-Poster.jpg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *