Pernyataan Resmi KPU, Mantan Koruptor Dilarang Ikut Serta dalam Pileg 2019

Komisi Pemilihan Umum RI

SuaraDemokrasi.com – Mantan narapidana untuk kasus korupsi secara resmi dilarang ikut serta dalam pemilihan legislatif DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota 2019. Pernyataan ini secara resmi dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Sabtu (30/6).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ubaid Tanthowi mengatakan, bahwa aturan itu secara resmi telah berlaku seiring diberlakukannya ke publik.
KPU menganggap bahwa aturan itu sah, meskipun secara resmi tidak diundangkan oleh Kementrian Hukum dan HAM.

“Sudah diumumkan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU. Sudah bisa dijadikan suatu pedoman bagi pelaksanaan Pileg 2019,” ujar Pramono melalui pesan singkatnya, Sabtu (30/6).

Ditegaskan oleh Pramono juga, bahwa aturan tersebut tetap diatur meskipun ditentang oleh banyak pihak, baik parpol, pemerintah, dan termasuk rekan sesama penyelenggara pemilu.

“KPU tidak merubah soal itu. Sudah pasti aturan itu tetap diberlakukan pada pelaksanaan Pileg 2019,” ujar Pramono.

Larangan itu diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

“Bukan mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi” demikian bunyi pasal 7 ayau (1) huruh PKPU yang telah ditetapkan oleh ketua KPU Republik Indonesia, Arief Budiman, tertanggal 30 Juni 2018 itu.

(sumber berita : https://nasional.kompas.com/read/2018/06/30/20033191/kpu-mantan-koruptor-resmi-dilarang-ikut-pileg-2019)
(sumber foto : https://sebarr.com/wp-content/uploads/2018/06/KPU.jpg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *