Perlukah Menghidupkan Kembali GBHN? [Kolom Afnan Hadikusumo]

Badan Pengkajian MPR telah menggali pendapat para pakar dari berbagai perguruan tinggi dan tokoh
masyarakat dari seluruh Indonesia terkait dengan urgensi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN, yang pada umumnya berpendapat perlunya GBHN sebagai haluan dalam penyelenggaraan negara.

Terdapat beberapa alasan mengapa Indonesia memerlukan sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.

  • Pertama, negara seluas Indonesia memerlukan haluan negara sebagai pemanduarah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan.
  • Kedua, diperlukan integrasi sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
  • Ketiga, diperlukan sistem perencanaanpembangunan yang berbasis kedaulatan rakyat.

Dengan dihapuskannya kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN, maka sistem perencanaan pembangunan nasional tidak berlandaskan pada Ketetapan MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tetapi berlandaskan pada Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun berdasarkan Visi dan Misi calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Dengan model sistem perencanaan pembangunan nasional yang demikian memungkinkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dilaksanakan secara tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan mengingat implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) didasarkan kepada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum, yang masing-masing dapat memiliki visi dan misi yang berbeda dalam setiap periode pemerintahan. Demikian pula antara sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan daerah, kemungkinan berpotensi terjadi ketidak selarasan pembangunan mengingat sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tidak terikat untuk mengacu pada sistem perencanaan pembangunan menengah nasional (RPJMN) mengingat visi dan misi Gubernur/Bupati/Walikota yang mungkin dapat berbeda dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, demikian juga dengan Visi dan Misi Gubernur/Bupati/Walikota di daerah-daerah lainnya.

Upaya selanjutnya dari Badan Pengkajian MPR terkait dengan gagasan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN tidak lagi mencari jawaban atas pertanyaan urgensi GBHN bagi pembangunan Indonesia. Sekarang ini, Badan Pengkajian MPR lebih fokus untuk mencari jawaban atas pertanyaan : (1) Bentuk hukum sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN; (2) Konsekuensi hukum adanya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN, khususnya bagi penyelenggara negara jika tidak melaksanakan GBHN; (3) Lembaga Negara yang berwenang menetapkan sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN; (4) Substansi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN yang diperlukan Indonesia ke depan dikaitkan dengan realitas Presiden dan Wakil Presiden yang telah dipilih langsung oleh rakyat; (5) Substansi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN yang diperlukan Indonesia ke depan dikaitkan dengan realitas pelaksanaan otonomi daerah; (6) Substansi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN yang diperlukan Indonesia yang tidak membatasi ruang kreativitas Presiden dan para Kepala Daerah; (7) Pasal dan Ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang perlu dilakukan perubahan untuk mengakomodasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan gagasan untuk mereformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN, langkah selanjutnya adalah mencari jalan untuk penataan kembali wewenang MPR, dengan berupaya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : (1) Perlukah MPR diberi wewenang kembali untuk menetapkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (jika MPR nantinya berwenang membuat Ketetapan MPR tentang GBHN atau apa pun namanya); (2) Apakah MPR perlu menerbitkan Ketetapan MPR tentang Pelantikan  Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum; (3) Bagaimana menempatkan Ketetapan MPR yang sampai saat ini masih berlaku, dan ditinjau dari kaidah hukum, tepatkah undang-undang meniadakan Ketetapan MPR yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan berada di atas undang-undang.

Upaya menghidupkan kembali GBHN ke dalam system ketatanegaraan kita memang tidak mudah dan harus melewati jalan yang panjang mengingat begitu penting serta besarnya dampak yang ditimbulkan dari akibat pemberlakuan kembali GBHN tersebut.

Penulis :
Muhammad Afnan Hadikusumo
Anggota  DPD RI perwakilan Provinsi DIY periode tahun 2014 – 2019
Calon anggota DPD RI perwakilan Provinsi DIY periode tahun 2019 – 2024
Web : http://afnanhadikusumo.id/

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *