KPK Akan Fasilitasi Pelantikan Gubernur Maluku Utara yang Saat Ini Sedang Ditahan

Calon gubernur Maluku Utara

SuaraDemokrasi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi akan memfasilitasi terkait pelantikan calon gubernur Maluku Utara, jika Ahmad Hidayat dinyatakan menang dalam Pilkada Serentak 2018.

Komisioner KPU, Hasyim Asyari angkat bicara menanggapi pernyataan lembaga antirasuah itu.

“Apakah presiden, akan melantik gubernur Maluku Utara terpilih dari balik jeruji KPK?” kata Hasyim melalui pesan singkatnya, Senin malam (2/7).

Hal itu disebabkan, mantan Bupati Sula itu telah ditahan KPK setelah menjadi tersangka dugaan pengadaan fiktif tentang pembebasan lahan bandara Bobong yang menggunakan APBD Kapubaten Sula pada 2009.

Terlebih di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pilkada sangat jelas aturannya bahwa gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Presiden di Istana Negara, Jakarta.

“Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara,” kata Hasyim sebagaimana mengutip isi Pasal 163 Ayat (1) UU Pilkada.

Terkait tentang pelantikan gubernur dan wakil gubernur di Istana Negara tersebut dimulai sejak era pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Alasannya, gubernur dan wakil gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.

Sedangkan pernyataan KPK sebelumnya juga diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, setelah Ahmad Hidayat Mus ditahan oleh KPK, tak lama sejumlah lembaga survei menyatakan bahwa pasangan Ahmad Hidayat Mus – Rivai Umar menang pada gelaran Pilkada Serentak 2018.

“Sepanjang dia belum inkrah, dinyatakan bersalah, masih memiliki hak. Jika kemendagri mau melantik, maka kami akan fasilitasi,” ujar Basaria di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/7).

Meski demikian, Basaria juga mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari pihak terkait, dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri mengenai pelantikan Ahmad.

Sebelumnya diberitakan, KPK telah menahan mantan Bupati Sula, Ahmad Hidayat Mus terkait dengan dugaan pengadaan fiktif mengenai pembebasan lahan Bandara Bobong yang menggunakan APBD Kabupaten Sula pada 2009.

“Kami lakukan penahanan terhadap AHM selama 20 hari ke depan terhitung hari ini,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (2/7).

Tersangka Ahmad Hidayat Mus, keluar dari gedung KPK sekitar pukul 18.40 WIB dan telah mengenakan rompi oranye.

Usai dilakukan pemeriksaan, ia telah ditunggu wartawan di luar. Kepada wartawan dia sempat memberikan komentar terkait penahanannya.

“Bagi saya ini merupakan bagian dari nilai tukar yang luar biasa, sangat mahal harganya. Kita sudah menang Pilkada ini adalah nilai tukar,” kata Ahmad usai keluar dari Gedung KPK.

Ahmad juga memberikan pesannya kepada masyarakat Sula, Provinsi Maluku Utara untuk tetap sabar dan tenang.

(sumber berita : https://nasional.kompas.com/read/2018/07/03/06242921/apa-jokowi-melantik-gubernur-malut-terpilih-dari-balik-jeruji-kpk)
(sumber foto : https://alibaba.kumpar.com/kumpar/image/upload/c_fill,g_face,f_jpg,q_auto,fl_progressive,fl_lossy,w_800/jji9cboqmypcv1swbnfa.jpg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *