Ini Dia Survei LSI Ungkap 5 Cawapres Jokowi Versi Para Ahli

Presiden Joko Widodo

SuaraDemokrasi.com – Setidaknya ada 5 tokoh yang dianggap ideal untuk menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Kelima tokoh itu di antaranya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Mantan Ketua MK, Mahfud MD, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kelima tokoh cawapres yang akan mendampingi pada Pilpres 2019 mendatang diungkapkan oleh para peneliti di Lingkaran Survei Indonesia, Dennya JA, Adjie Alfaraby yang didasarkan hasil survei LSI.

Adanya temuan itu didasarkan melalui studi kualitatif yang mengundang 30 ahli dari berbagai latar belakang di tiga zona wilayah Indonesia.

Penilaian mereka, kelima tokoh tersebut merupakan yang paling layak mendampingi Jokowi untuk membentuk pemerintahan yang kuat.

“Jadi expert judgement merupakan tindak lanjut dari temuan survei kuantitatif untuk diseleksi lebih ketat,” ujar Adji dalam rilis survei pasangan capres dan cawapres pascapilkada di kantor LSI Denny JA, Jakarta, Selasa (10/7).

Pada temuannya itu yang dilakukan terhadap 1200 responeden terdapat sejumlah nama cawapres yang ideal sesuai dengan kategori bentuk pemerintahan yang ideal di mata responden.

Di dalam survei itu, ditemukan isu pemerintahan yang kuat untuk melakukan pertumbuhan ekonomi yang diutamakan oleh publik dibandingkan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang menjalankan hak asasi manusia.

Di mana rinciannya pada isu pilpres 2019 mampu menghasilkan pemerintahan yang kuat, dan diutamakan oleh 80,7 responden.

Sedangkan, yang tidak mengutamakan sebesar 7,3 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 12 persen.

Di dalam isu pilpres 2019 diharapkan mampu menghasilkan pemerintahan yang bersih diutamakan oleh 75,5 persen.

Selanjutnya, sebanyak 9,4 persen tidak mengutamakan isu tersebut dan 15,1 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei selanjutnya, pada isu pilpres 2019 akan menghasilkan pemerintahan yang menjalankan HAM diutamakan sebesar 67,5 persen responden. 10,8 persen responden menyatakan tidak mengutamakan isu tersebut dan 21,7 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Sedangkan pada kategori pemerintahan yang kuat, LSI memberikan rangkumann mengenai definisi pemerintahan yang kuat menurut publik.

Dalam definisinya diungkapkan bahwa pemerintahan yang kuat merupakan pemerintahan yang dijalankan, ketika presiden didukung oleh mayoritas DPR, pelaku bisnis dalam dan luar negeri, serta mampu mengendalikan aparat hukum dan keamanan, dan juga didukung oleh mayoritas pemuka agama.

(sumber foto : https://nasional.kompas.com/read/2018/07/10/16511091/survei-lsi-ungkap-5-cawapres-ideal-bagi-jokowi-versi-para-ahli)

(sumber foto : http://klikkabar.com/wp-content/uploads/2016/08/Pidato-Kenegaraan.jpg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *