DPR Perpanjang Sejumlah RUU dalam Rapat Sidang Paripurna

Rapat sidang paripurna DPR

SuaraDemokrasi.com – Hari ini, DPR menggelar rapat paripurna di tengah masa persidangan ke 5 tahun sidang 2017-2018. Beberapa hal diagendakan dalam rapat paripurna DPR untuk disampaikan dan juga diputuskan.

Menurut agenda resmi, rapat akan digelar di Gedung Nusantara II DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7) pukul 10.00 WIB.

Agenda rapat paripurna tersebut salah satunya mengesahkan perpanjangan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol dan RUU Pertembakauan.

Selain agenda di atas, pada sidang lainnya juga akan mengagendakan pengesahan RUU Kerja Sama bidang Pertahanan Antara Indonesia-Korea dan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Tidah hanya itu saja, sejumlah agenda juga telah dilakukan seperti penyampaian pandangan fraksi atas keterangan pemerintah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBN TA 2017.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais mengatakan bahwa pengesahan RUU Kerja Sama bidang Pertahanan Indonesia – Korea akan membawa konsekuensi yang signifikan bagi kedua negara.

Jika ini nanti disetujui kemudian diratifikasi maka sifatnya mengikat secara hukum bagi kedua negara, demikian kata Hanafi di kompleks parlemen, Senin (9/7).

Bagi Indonesia, khususnya, ditambahkan oleh Hanafi, dirinya memberikan catatan mengenai proyek kerjasama jet tempur Korean Fighter Xperiment/ Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX).

Proyek tersebut menurutnya sempat ditunda pengesahannya karena pemerintah RI ingin melakukan negosiasi ulang.

Jika RUU ini disahkan, maka pemerintah tak bisa lagi menunda proyek tersebut. Penundaan atau pembatalan proyek tentu sangat bertentangan dengan RUU yang akan disahkan itu.

“Tadi telah kita beri catatan kritis, bahwa proyek pesawat tempur jet bersama antara Indonesia dengan Korea KFX/IFX itu jangan sampai menyalahi undang-undang yang akan diratifikasi ini. Karena kita melihat keputusan presiden mengenai proyek bersama KFX/IFX ini masih menggantung. Mau lanjut atau berhenti,” tutur Hanafi.

“Jangan sampai nanti keputusan itu akan berhenti seperti misalnya kemudian akan mengganggu hubungan kedua negara bahkan mungkin menyalahi UU. Jadi kita menginginkan pemerintah jika UU-nya sudah diratifikasi harus tetap menegakkan peraturan yang berlaku. Sekali UU ini telah diratifikasi, maka hak pengawasannya melekat pada parlemen,” tegasnya.

(sumber berita : https://news.detik.com/berita/d-4106768/dpr-sidang-paripurna-perpanjang-sejumlah-ruu)
(sumber foto : https://img.okezone.com/content/2017/10/24/337/1801205/gelar-sidang-paripurna-dpr-agendakan-pengesahan-perppu-ormas-menjadi-uu-sqoMso1eqf.jpg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *