Tanggapan PSI Terkait Pengangkatan M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar

Pelantikan M. Iriawan sebagai Pj gubernur Jabar

SuaraDemokrasi.com – Tsamara Amany, Ketua DPP PSI mengaku sangat memahami beragam polemik publik yang menyangkut masalah pengangkatan Komjen Iriawan untuk menjadi Pejabar Gubernur Jawa Barat.

Polemik-polemik publik itu, di antaranya, satu ditempatkannya seorang perwira Polri aktif sebagai Pj suatu kepala daerah sangat mengingatkan publik adanya efek negatif dari Dwifungsi ABRI di masa Orba.

“Sangat wajar bila terjadi kekhawatiran di situ,” ujar Tsamara seperti yang dikutip pada keterangan pers secara resmi oleh PSI, pada Rabu (20/6).

Hal kedua, ditunjuknya Iriawan sebagai pejabat gubernur Jabar ini dinilai tidak transparan sehingga yang terjadi kecurigaan publik.

Sementara yang ketiga, Tsamara juga menilai bahwa masih ada birokrat yang berkompeten dan memenuhi syarat untuk menjadi Pj kepala daerah.

Penilaian Tsamara, bahwa ini bisa menjadi momentum bagi Kementrian Dalam Negeri untuk memberikan apresiasinya kepada birokrat untuk bekerja lebih baik selama ini, dengan memberikan kepercayaan sebagai Pj kepala daerah.

“Pemprov Jabar dan Kemendagri tidak kekurangan birokrat yang berkompeten untuk menduduki jabatan sebagai penjabat kepala daerah. Saya yakin, masih banyak birokrat dengan performa baik layak dan diberikan kepercayaan itu,” ujar Tsamara.

“Apalagi, sebagai birokrat tentu lebih paham tentang adiministrasi pemerintahan daerah bila dibandingkan dengan perwira kepolisian,” lanjutnya kembali.

Jangan sampai dengan adanya penunjukan Pj Kepala Daerah dari TNI/Polri ini akan menjadikan birokrat putus harapan karena sudah tidak merasa dibutuhkan kembali menjabat posisi yang semestinya dijabat oleh para birokrat.

Menurut Tsamara kembali, prinsip meritokrasi harus dikedepankan. Jangan sampai birokrat merasa, ‘ah sudahlah kerja bagus atau tidak, toh tidak diapresiasi’. Dirinya juga meminta supaya Kemendagri untuk mengevaluasi kebijakan itu.

Adanya opini publik diharapkan bisa didengar oleh Kemendagri yang menolak pengangkatan M. Iriawan itu.
Meski demikian, Tsamara juga tetap mempercayai profesionalisme Iriawan sebagai perwira kepolisian.

“Pak Iriawan tentunya warga negara yang baik dan juga seorang polisi profesional. Namun, beliau masih aktif sebagai perwira kepolisian, maka ada baiknya bila beliau fokus untuk bertugas sebagai Sekretaris Utama Lemhanas yang tidak kalah pentingnya,” ujar Tsamara.

Diberitakan, masa jabatan Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jabar telah berakhir pada Rabu (13/6/2018). Pada awalnya, Kemendagri menunjuk Sekda Provinsi Jabar Iwa Kaniwa sebagai Pelaksana Harian (Plh) gubernur hingga dilantiknya Penjabat Gubernur.

Mendagri Tjahjo Kumolo akhirnya melantik Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar, Senin pagi meskipun menuai polemik.

Saat wacana Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jabar muncul di Januari 2018, banyak pihak mengkritik.

Banyak alasan disampaikan yang salah satunya mengenai netralitas kepolisian di Pilkada. Apalagi calon wakil gubernur Jabar yang diusung PDIP yaitu Anton Carlian merupakan pensiunan Polri.

(Sumber : https://nasional.kompas.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *