Polemik tentang Adanya Upaya Revisi KUHP

revisi KUHP

SuaraDemokrasi.com – DPR kembali membahas revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam pembahasan ini supaya segera disahkan menjadi Undang-Undang pada tahun ini. Ketua DPR, Bambang Soesatyo juga menyampaikan targetnya supaya RKUHP disahkan pada 17 Agustus 2018 mendatang bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia.

Namun, sepertinya penargetan yang dilakukan Ketua DPR tersebut justru menyimpan berbagai polemik mengenai keberadaan dari pasal-pasal kontroversial yang ada di dalamnya. Menurut ahli hukum tata negara, Refly Harun masalah yang sedang dihadapi tersebut dalam rangka mengesahkan RKUHP merupakan masalah teknis dan masalah substansif.

Dimana masalah teknis berkaitan dengan waktu yang tersisa untuk membahas sejumlah pasal di dalam RKUHP sebelum disahkan.

Menurut Refli, waktu yang tersisa saat ini tidak cukup bagi anggota dewan untuk menyelesaikan RKUHP sesuai target di hari peringatan kemerdekaan RI nanti.

“Saya pesimis jika membicara masalah teknis,” demikian kata Refli kepada awak media pada Kamis (31/5).

Lalu di sisi yang lain yakni masalah substansif dia menganggap masih adanya banyak perdebatan mengenai sejumlah pasal yang harus diselesaikan. Pasal-pasal kontroversial tersebut diantaranya penghinaan terhadap presiden, pasal perzinahan, pasal yang menyasar LGBT, dan pasal mengenai tindak pidana korupsi.

Di pasal penghinaan menuai kontroversi, karena pasal tersebut di tahun 2006 pernah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Komnas HAM menganggap bahwa upaya penghidupan kembali pasal tersebut akan mengingkari janji demokrasi yang tentunya bisa mengancam iklim demokrasi di Indonesia.

Sedangkan pasal kontroversi lainnya, yakni mengenai perzinahan. Di dalam pasal 484 KUHP, dijelaskan laki-laki atau perempuan baik yang terikat perkawinan sah atau tidak terancam hukuman pidana bila melakukan zina. Dari pasal tersebut, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai adanya perluasan tindak pidana zinah akan berpotensi menimbulkan kasus persekusi. Karena sulit untuk membuktikan terjadinya perzinahan atau persetubuhan.

Selanjutnya mengenai pasal mengenai LGBT yang termasuk dalam pasal kontroversial. Di pasal 495 mengancam setiap orang yang melakukan perbuatan cabul sesama jenis yang belum 18 tahun, dihukum pidana paling lama 9 tahun. Lalu pada pasal 495 ayat (1) mengatur tambahan pidana untuk pelaku perbuatan cabul dengan cara-cara tertentu.

Pasal tersebut banyak pihak menilai hanya menyerang sekelompok pihak saja. Tidak hanya itu, pasal tersebut juga dirasakan akan menimbulkan ketakutan bagi kelompok mereka untuk mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

(Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180531152102-32-302552/polemik-di-balik-upaya-revisi-kuhp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *