Pertemuan Komnas HAM dengan Presiden Joko Widodo untuk Membahas Pelanggaran HAM Berat

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Abdul Haris Semendawai diwawancara usai menemui presiden

SuaraDemokrasi.com – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik hari ini Jumat (8/6) menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas upaya penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM berat.

“Kami dari Komnas HAM sekali lagi akan menekankan bahwa pihak penyidik dalam hal ini Jaksa Agung telah kita mintakan segera menindaklanjuti hasil penyelidikan yang telah dilakukan Komnas HAM,” kata Taufan di halaman Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Menurutnya, presiden juga menanyakan pendapat dari Komnas HAM tentang Dewan Keurukunan Nasional. Namun, Taufan mengatakan sebelum membangun Dewan Kerukunan Nasional perlu adanya langkah untuk mengungkap kebenaran dari beberapa peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia.

Pihak Komnas HAM juga menyarankan bila ada hasil dari penyelidikan, maka pemerintah juga diharapkan mengungkapkannya kepada masyarakat. Dirinya juga mengusulkan kepada presiden untuk melakukan reformasi tata kelola Komnas Ham dengan melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM dan Undan-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Selain itu presiden juga kami minta untuk mengeluarkan Perpres mengenai birokrasi Komnas HAM yang menurutnya perlu ditingkatkan kinerjanya. Alhamdulillah mendapat sambutan baik dari presiden, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada langkah positif dari Presiden beserta jajarannya termasuk Jaksa Agung,” kata Taufan.

Di antara kasus pelanggaran HAM berat yang perlu diperhatikan adalah kasus 1965-1966, kasus Talangsari, kasus penembakan misterius, peristiwa penembakan Semanggi I dan II, dan penghilangan para aktivits. Selain itu ada juga kasus lain setelah tahun 2000, yakni Wasior dan Wamena, serta Jambu Kepok di Aceh.

Kepada Presiden, Komnas HAM juga menjelaskan mengenai penyelesaian penyelidikan pelanggaran HAM dapat dimulai dari sejumlah kasus yang terjadi setelah tahun 2000 atau bisa juga dipilah yang berdasarkan tipologi hukum.

Lanjut Taufan, Komnas HAM siap melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Agung bila memerlukan penambahan bukti.

(Sumber : https://www.antaranews.com/berita/717151/komnas-ham-temui-jokowi-di-istana-bahas-pelanggaran-ham-berat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *