Penghentian Kasus PSI oleh Polri Karena Ada Keterangan yang Berbeda dari KPU

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto

SuaraDemokrasi.com – Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) diterbitkan oleh Bareskrim Polri mengenai kasus curi start kampanye yang diduga melibatkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Penerbitan SP3 ini dikeluarkan setelah melakukan gelar perkara. Para penyidik yang tergabung di dalam sentra penegakan hukum terpadu menyebutkan tidak adanya unsur pidana dalam kasus curi start kampanye yang diduga dilakukan oleh PSI.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto memberikan pernyataan adanya perbedaan pernyataan dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, yang membuat kasus tersebut harus dikaji kembali.

“Hasil dari adanya gelar perkara yang dilakukan Gakkumdu dengan menhadirkan penyidik Polri, Kejaksaan, KPU, Bawaslu. Ahli dari KPU memberikan pernyataan yang berbeda ketika dimintai keterangan. Dari keterangan yang berbeda itu kemudian kita ambil kesimpulan bahwa waktu akan dikaji ulang. Pada 31 Mei kemarin, telah diputuskan bahwa kasus PSI tidak memenuhi syarat untuk dipidanakan,” demikian ujar Setyo Wasisto di Mabes Polri, Minggu (3/6).

Dengan demikian, Bareskrim telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Adanya perbedaan pernyataan itu sebelumnya telah disampaikan oleh ketua Bawaslu Abhan.

“Hingga saat ini KPU belum mengeluarkan penetapan jadwal kampanye. Selain itu peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye juga belum disahkan, sehingga kegiatan PSI belum dapat dikatakan sebagai bentuk curi start kampanye,” demikian katanya.

Abhan juga menyatakan bahwa adanya perbedaan keterangan KPU ketika pemeriksaan di Bawaslu. Di dalam sidang pemeriksaan Bawaslu, KPU menyatakan yang didasarkan pada ketentuan PKPU nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian diubah menjadi PKPU nomor 5 Tahun 2018 yang menyatakan PSI telah melanggar aturan kampanye di luar jadwal.

Berdasarkan PKPU itu, KPU menyatakan pelaksanaan kampanye pemilu 2019 dilakukan melalui media massa cetak dan elektronik yakni 24 Maret – 13 April 2019. Maka dari itu, PSI disebut melakukan kampanye di luar jadwal dengan melakukan publikasi di sebuah media cetak edisi April 2018.

Pihak PSI sendiri juga telah melakukan berbagai upaya ‘perlawanan’. Upaya tersebut di antaranya dengan melakukan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Ombudsman RI.

(Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180603200831-12-303114/hentikan-kasus-psi-polri-sebut-ada-keterangan-berbeda-kpu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *