Panja DPR untuk Mengatur Tindak Pidana HAM di RKUHP

Aksi terhadap pelanggaran HAM berat

SuaraDemokrasi.com – Pemerintah beserta DPR memberikan usulannya terkait masuknya beberapa ketentuan tindak pidana berat terhadap HAM dalam RKUHP.

Anggota tim panja DPR RKUHP dari DPR Taufiquhadi menuturkan bahwa usulan yang dimasukkan itu memiliki tujuan untuk mendukung upaya penegakan HAM serta penguatan Komnas HAM dan aparat hukum.

“Tim memiliki kesepakatan untuk adanya pengaturan yang komprehensif dan mengakomodir atas semua perkembangan di masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memberikan dukungan terhadap penegakan HAM serta menguatkan Komnas HAM dan aparat penegak hukum,” ujar Taufiqulhadi kepada awak media, Senin (11/6),

Dijelaskan kembali oleh Taufiqulhadi bahwa tim Panja ini menyepakati bahwa tindak pidana HAM harus masuk ke dalam kategori tindak pidana khusus dalam RKUHP. Karena, pelanggaran HAM sangat berdampak luar biasa, meluas, dan berlangsung signifikan.

“Panja telah sepakat mengenai tindak pidana terhadap HAM harus dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana khusus. Hal tersebut dikarenakan memiliki sifat yang luar biasa dan berdampak sangat meluas serta signifikan,” kata politisi dari partai Nasdem itu.

Selain itu, dimana pada tindak pidana materiil di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM, RKUHP juga mengakomodasi ketentuan dari konvensi internasional.

Berdasarkan draf RKUHP per 9 April 2018, bahwa tindak pidana berat terhadap HAM telah diatur di dalam bab Tindak Pidana Khusus Pasa; 680 sampai 683.

Adapun bentuk dari pelanggaran HAM berat seperti yang diatur dalam Undang-Undang tersebut seperti genosida, serangan meluas dan sistematis terhadap warga sipil, tindak pidana dalam konflik bersenjata atau perang, serta agresi.

Bentuk-bentuk dari pelanggaran itu sudah tercantum ke dalam Konvensi Jenewa dan Internastional Criminal Court (Statuta Roma).

“Adanya pelanggaran HAM yang telah diatur di dalam berbagai instrumen HAM Internasional, seperti konvensi Jenewa hingga ICC (International Criminal Court) Rules yang menjadi bukti nyata bahwa Indonesia berkomitmen untuk menegakkan HAM.” tutur Taufiqulhadi.

Meski begitu, adanya usulan pasal tindak pidana berat terhadap HAM di dalam RKUHP ini menuai kritik dari masyarakat sipil.

Upaya demikian justru tidak akan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu.

Masuknya sejumlah pasal tindak pidana terhadap HAM di RKUHP justru akan menghapus beberapa asas hukum yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM.

(Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2018/06/11/15533351/ini-alasan-panja-dpr-atur-tindak-pidana-terhadap-ham-di-rkuhp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *