Kesepakatan Myanmar yang Memberikan Akses PBB ke Desa Rohingya di Rakine

Pengungsi Rohingya

SuaraDemokrasi.com – Penandatangan kesepakatan antara PBB dengan Myanmar telah disepakati. Dalam kesepakatan tersebut, Myanmar memberikan aksesnya kepada organisasi perdamaian duni tersebut untuk menuju ke pusat krisis Rohingya di negara bagian Rakhine yang selama ini sangat tertutup dengan dunia luar.

Rincian dari perjanjian tersebut diantaranya tentang bagaimana untuk memulai kembali jalannya rencana pemulangan bagi pengungsi Rohingya dari Bangladesh yang terhenti. PBB juga menambahkan bahwa sejumlah rincian nyata juga telah diputuskan dalam kerangka kerja yang baru. Perjanjian yang akhirnya ditandatangani oleh kedua belah itu dilakukan setelah menyusun rancangan selama berbulan-bulan.

Lembaga-lembaga di PBB ini akan mengawali penilaian di negara bagian Rakhine yang pada akhir terbuka untuk PBB.

“Hasil kerja yang sejauh ini dilakukan, pada akhirnya membuka pintu,” demikian ungkap koordinator penduduk Myanmar PBB, Knut Otsby kepada AFP, Rabu (6/6).

Meski demikian, Otsby mengaku tidak bisa memastikan bagaimana dan di mana saja mereka bisa mengakses kepada PBB. Perwakilan Myanmar untuk Badan Pengungsi PBB, Giussepe de Vincetiis mengharap, supaya mereka segera memulainya agar tahap penilaian awal bisa segera diselesaikan.

Ditegaskan oleh De Vincentiis bahwa situasi di Rakhine serta Myanmar saat ini belum kondusif untuk melakukan proses repatriasi.

Proses pemulangan pengungsi dalam jumlah besar pun saat masih jauh dari rencana.

“Walau demikian diharapkan dengan adanya kesepakatan ini, akhirnya memberikan para pengungsi pengetahuan serta pemahaman yang seluas-luasnya mengenai situasi di kampung halamannya.

“Sehingga mereka bisa memutuskan ingin kembali atau tidak,” kata De Vincentiis.

Sementara itu kelompok hak asasi manusia memandang adanya kesepakatan baru ini tidak akan mampu memberikan perubahan besar. Kecuali di negara bagian Rakhine dibuka kepada pemantau independen dan sekaligus mengambil langkah signifikan dengan memberikan kewarganegaraan penuh kepada Rohingya.

“Bila adanya perjanjian ini bisa membantu membuka akses kepada PBB ke wilayah yang telah diblokir, maka itu merupakan hal yang bagus. Namun kesepakatan itu tidak mewakili adanya perubahan mendasar di lapangan,” kata Matthew Smith dari LSM Fortify Rights.

(Sumber : https://internasional.kompas.com/read/2018/06/06/21320731/akhirnya-myanmar-sepakat-beri-akses-pbb-ke-desa-rohingya-di-rakhine)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *