Kemendagri Berani Jamin Pengurusan E-KTP Jarot Saiful Hidayat Tidak Cacat Prosedur

Jarot Saiful Hidayat

SuaraDemokrasi.com – Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arief Fakrulloh membicara polemik yang sedang terjadi terkait e-KTP calon gubernur Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat.

Menurutnya, manajemen e-KTP baru Djarot sesuai dengan prosedur. Hal tersebut berdasarkan di hasil pencarian catatan data manajemen e-KTP milik mantan Gubernur DKI Jakarta.

“Hasil penelusuran kami melalui history data yang bersangkutan dalam database kependudukan menunjukkan bahwa e-KTP Bapak Djarot Saiful Hidayat merupakan e-KTP asli atau sah dan diterbitkan sesuai dengan prosedur yang benar,” ujar Zudan seperti yang dikutip dari situs resmi Kemendagri, Senin (11/6).

Zudan sangat menyesalkan atas pernyataan dari Kepala Distrik Polonia Medan M. Agha Novrian. Dimana dalam pernyataan tersebut, kepala tidak memahami aturan dan prosedur baru di dalam pengelolaan kartu e-KTP.

“Camat Medan Polonia menyatakan harus membawa surat pindah dari asalnya ke kelurahan. Nanti dari kelurahan maka akan diteruskan ke camat. Setelah mendapatkan rekomendasi dari kecamatan baru ke Disdukcapil itu tidak tepat,” terang Zudan.

Zudan juga menambahkan bahwa aturan baru itu mulai hari ini tidak lagi memerlukan pengenalan RT, RW, kepala desa, dan kecamatan di dalam pengelolaan dan penerbitan e-KTP.

“Kecuali bila itu dilakukan untuk manajemen dan publikasi e-KTP untuk pertama kalinya,” tambah Zudan.

Sementara itu Kepala Pusat Informasi Kementrian Pertahanan Blitar mendesak supaya para pejabat dan pejabat daerah yang dirahasiakan juga mengeluarkan pernyataan jika tidak memahami aturan.

“Bagi aparatur distrik, terutama mengenai kartu e-KTP untuk terus berkoordinasi dengan otoritas teknis Dukcapil lokal sebelum membuat pernyataan agar tidak menyesatkan informasi kepada masyarakat,” kata Bahtiar.

Sebelumnya juga, gubernur provinsi Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat dengan bangga telah menunjukkan e-KTP Medan.

Djarot mengklaim bahwa dirinya telah menyelesaikan pergeseran administrasi dan prosedur dari Jakarta ke Medan sejak bulan lalu.

Sementara itu, Kepala Polonia Medan M. Agha Novrian yang telah dikonfirmasi wartawan menyatakan bahwa Djarot juga memberikan klaimnya belum menerima laporan mengenai perpindahan domisili Djarot ke wilayahnya.

(Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2018/06/11/14200571/kemendagri-pastikan-pengurusan-e-ktp-djarot-saiful-hidayat-sesuai-prosedur).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *