Jaksa Agung: Bukan PR Kejagung untuk Mengusut Kasus HAM Berat

SuaraDemokrasi.com – Jaksa Agung, M. Prasetyo menyebut bahwa pihaknya masih menunggu hasil dari penyelidikan mengenai kasus dugaan pelanggaran HAM Berat dari Komnas HAM.

“Hal itu bukan PR Kejagung, itu merupakan pekerjaan rumah bersama. Di sana ada Komnas HAM, jadi bukan semata-mata pekerjaan kejaksaan. Kita hanya menerima hasil dari penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM,” kata Prasetyo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6).

Penyelidikan berbagai kasus pelanggaran HAM telah diserahkan sepenuhnya kepada Komnas HAM. Kejagung sendiri, sebutnya hanya akan menerima hasil dari penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM untuk kemudian ditindaklanjuti.

“Jika hasil penyelidikannya telah memenuhi syarat, maka akan ditingkatkan penyidikan, sudah ada peradilan ad hoc-nya ya bisa langsung dijalankan,” jelas M. Prasetyo.

Dirinya juga menganggap wajar jika Komnas HAM menemui kebuntuan ketika melakukan proses penyelidikan. Karena, kasus pelanggaran HAM berat sudah berlalu cukup lama. Maka dari itu, sangat sulit mencari saksi-saksi atau barang bukti otentik mengenai kasus tersebut.

“Secara pasti, memang perkara pelanggaran HAM berat itu antara lain kendalanya ya waktu peristiwanya yang sudah sangat lama terjadi. Sehingga untuk mencari saksi-saksi juga saya rasa tidak semudah membalikkan tangan, bahkan mungkin sudah nggak ada lagi,” sebut dia.

Namun, Prasetyo juga menjelas jika upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat itu terus berjalan. Prasetyo mengatakan bahwa Kejagung dan Komnas HAM telah beberapa kali melakukan bedah kasus bersama.

“Ini bukan berarti kami mengabaikan kasus-kasus tersebut. Kita sungguh-sungguh. Kami telah bekerja keras bersama Komnas HAM. Dan berulang kali telah melakukan bedah kasus bersama mereka. Demikian faktanya,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik juga mengatakan bahwa penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan lembaganya telah disertai berbagai bukti.

“Pernyataan Jaksa Agung tersebut tidak sesuai dengan koridor hukum yang ada. Proses penyelidikan Komnas HAM secara patut telah sesuai dengan lingkup dan batas kewenangan Komnas HAM. Dimana dari hasil penyelidikannya diantaranya keterangan korban, keterangan saksi-saksi, dan ditunjang oleh berbagai alat bukti,” kata Taufan dalam jumpa persnya pada Senin (4/6).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-4054208/soal-pengusutan-kasus-ham-berat-jaksa-agung-bukan-pr-kejagung)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *