THR Disebut Bermuatan Politis oleh Fadly Zon, Ini Tanggapan Sri Mulyani

Sri Mulyani

SuaraDemokrasi.com – Menteri Keuangan Kabinet Kerja, Sri Mulyani merasa heran saat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian THR kepada PNS, TNI, dan Polri, serta pensiunan dianggap bermuatan politis. Penilaian tersebut disampaikan oleh Wakil Ketuan DPR RI Fadli Zon, pada kami pagi (24/5).

Menurut Sri Mulyani, bahwa Fadli Zon yang merupakan anggota DPR dan Wakil Ketua DPR RI apa yang ada dalam Undang-Undang APBN telah ditulis lebih dahulu. Jadi tentu saja, Fadli Zon mengetahui. Tanggapan Sri Mulyani ini dilakukan saat berada di gedung DPR, Jakarta Pusat pada Kamis siang tadi.

DPR juga memiliki andil yang cukup penting saat masih berupa rancangan hingga telah disahkan UU APBN, dalam hal ini APBN 2018. Selanjutnya mengenai PP No.18/2018 yang merupakan aturan turunan dari APBN 2018 dasarnya tentu sudah diatur bersama antara pemerintah dengan DPR. Demikian lanjut Sri Mulyani dalam tanggapannya.

Di dalam setiap rapat APBN, masalah THR selalu dibahas. Bahkan pembahasannya sejak tahun lalu, dan baru ditulis kemarin kemudian dianggarkan, tutur Sri Mulyani. Sebelumnya, Fadli Zon mengatakan bahwa kenaikan besaran THR tahun ini ada maksud dari pemerintah yang berkaitan dengan tahun politik. Dipandangnya bahwa UU No. 19/2018 ini belum mempertimbangkan undang-undang yang berlaku, yakni UU APBN 2018.

Tidak hanya itu saja, Fadli juga begitu menyayangkan pemerintah yang tidak mempertimbangkan eksistensi tenaga honorer di dalam ketentuan THR. Fadli menilai para tenaga honorer ini juga layak untuk diberikan THR meski secara administratif statusnya belum jelas.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 ini telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di dalam PP ini ditetapkan tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri. Namun, dalam PP ini terdapat keistimewaan dimana para pensiunan juga ikut mendapatkan THR tahun ini.

Dilihat dari komponennya, THR tahun ini lebih gemuk karena merujuk pada ukuran pemberian yang tidak hanya gaji pokok. Dalam komponennya tersebut, THR mengikutsertakan beberapa tunjangan dalam rentang waktu satu bulan kerja. Ketentuan tersebut memang baru tahun ini diterapkan dan sebelumnya THR hanya diberikan satu kali gaji pokok PNS.

(Sumber : https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/24/170100626/thr-disebut-fadli-zon-bermotif-politik-ini-kata-sri-mulyani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *