Ribuan Warga Nunukan Tidak Bisa Mencetak E-KTP yang Diakibatkan Jaringan Kemendagri Terputus

E-KTP

SuaraDemokrasi.com – Sejumlah ribuan warga perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dipastikan gagal melakukan perekaman dan pencetakan E-KTP. Hal ini disebabkan jaringan layanan dari Kementrian Dalam Negeri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan terputus.

Iwan Kurniawan selalu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa terputusnya jaringan layanan tersebut sudah 2 minggu. Terakhir Disdukcapil Nunukan tidak mampu mengakses jaringan ke Kemendagri.

Iwan menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa dengan terputusnya jaringan tersebut. Jaringan komunikasi darat Kemendagri terputus dari Disdukcapil Nunukan. Sedangkan jaringan tersebut dimiliki oleh Kemendagri, begitu yang disampaikan Iwan Kurniawan pada Rabu (23/5).

Ditambahkan juga, bahwa terputusnya jaringan itu tidak disertai adanya pemberitahuan dari pihak Kemendagri. Pihak Pemkab Nunukan imbuhnya juga telah melayangkan surat pemberitahuan mengenai putusnya jaringan ke Kemendagri beberapa waktu lalu.

Memang tidak ada pemberitahuan resmi perihal mengapa jaringan tersebut terganggu. Pihaknya sudah menanyakan secara formal, dan Bupati pun sudah melayangkan suratnya ke sana, demikian imbuh Iwan Kurniawan.

Sekitar 4000 warga perbatasan Nunukan telah melakukan perekaman KTP elektronik. Ribuan warga tersebut saat ini sedang menunggu persetujuan dari Kemendagri untuk melakukan proses pencetakan kartu. Tercatat ada 121.613 warga wajib E-KTP di 19 kecamatan, Kabupaten Nunukan. Sedang yang baru tercetak sebanyak 108.857 buah.

Dipastikan oleh Iwan Kurniawan bahwa blanko E-KTP telah tersedia sebanyak 6000 blanko. Tentunya dengan jumlah blanko yang tersedia itu sangat mencukupi untuk pencetakan KTP elektronik secara berkala.

Namun, terputusnya jaringan di Kabupaten Nunukan ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie. Dinyatakan olehnya beberapa waktu lalu, bahwa layanan kependudukan dan pengurusan KTP elektronik maksimal dalam waktu 24 jam dan telah diterapkan di provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia tersebut.

Bahkan dipastikan pula oleh gubernur bahwa Kalimantan Utara merupakan provinsi yang tercepat dan terbaik untuk pelayanan kependudukan. Dirinya menyatakan kesiapannya dalam kaitannya layanan kependudukan. Gubernur juga menyatakan bahwa Kaltara merupakan provinsi yang dinilai terbaik, tercepat untuk pelaksanaan pengadaan E-KTP.

(Sumber : https://regional.kompas.com/read/2018/05/23/21120811/jaringan-kemendagri-terputus-2-minggu-ribuan-warga-perbatasan-nunukan-tidak)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *