Politisi Golkar Masih Saja Menyebutkan Bahwa JK Adalah Cawapres Alternatif untuk Presiden Jokowi

Koordinator dari bidang perekonomian Partai Golkar yaitu Aziz Syamsuddin memberikan penilaian untuk Wakil Presiden Jusuf Kalla masih mana masih bisa menjadi calon Wapres pada alternatif untuk mendampingi Presiden Joko Widodo. Bahkan, ia juga menganggap jika Kalla bisa menjadi penengah dari kasus yang terjadi di antara partai koalisi pengusung Jokowi.

SuaraDemokrasi.com – Koordinator dari bidang perekonomian Partai Golkar yaitu Aziz Syamsuddin memberikan penilaian untuk Wakil Presiden Jusuf Kalla masih mana masih bisa menjadi calon Wapres pada alternatif untuk mendampingi Presiden Joko Widodo. Bahkan, ia juga menganggap jika Kalla bisa menjadi penengah dari kasus yang terjadi di antara partai koalisi pengusung Jokowi.

Dikutip dari Kompas.com, “Bisa jadi peneduh, dan seperti pohon beringin bisa jadi penengah terhadap seluruh instrumen-instrumen yang ada di masyarakat,” ujar Aziz di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal (2/5/2018). Aziz bahkan memberikan pernyataan terkait dengan partainya yang akan mendukung apabila Kalla terpilih sebagai Cawapres.

Apalagi, Partai Golkar juga sudah menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada Jokowi. Terlebih, kata Aziz, Kalla adalah mantan ketua umum dari Partai Golkar, sehingga memiliki basis massa yang cukup kuat, khususnya di Indonesia bagian Timur. Hanya lewat Amandemen UUD 1945 Ketokohan Kalla, di Indonesia bagian Timur. Berdasarkan pendapat Aziz, akan mendongkrak elektabilitas Jokowi di sana.

“Karena kan figur Pak JK (Jusuf Kalla) ini kan sebagai Ketum 2004-2009 punya faktor. Tentu faktor figur dari beliau juga akan pengaruhi. Juga faktor dia dari Indonesia Timur,” kata Aziz. Namun, Aziz menambahkan bahwa dukungan akan diberikan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi yang berhubungan dengan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Selain itu, dari Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwasanya “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Sebelumnya, gugatan uji terkait dengan materi kepada MK sudah dilayangkan oleh pemohon Muhammad Hafidz, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar. Pemohon ini menginginkan kedua norma yang ada di dalam UU Pemilu, dimana mengatur syarat dari pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan selama dua kali masa jabatan dan masih pada jabatan yang sama, ditafsirkan tidak berturut-turut.

 

 

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2018/05/03/08060701/politisi-golkar-masih-saja-sebut-jk-cawapres-alternatif-untuk-jokowi

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *