Pembahasan Frasa Definisi Terorisme dalam RUU antara DPR-Pemerintah

Dewan Perwakilan Rakyat

SuaraDemokrasi.com – Kembali antara Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas permasalahan definisi di dalam Revisi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003. Undang Undang tersebut merupakan Undang Undang yang membahas masalah pemberantasan tindak pidana terorisme yang kini sedang menjadi polemik, menyusul serangkaian teroro bom yang terjadi di Surabaya beberapa hari lalu.

Enny Nurbaningsih yang merupakan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyatakan bahwa rapat tersebut merupakan lanjutan dari pembahasan yang pernah dilakukan sebelumnya pada 18 April 2018. Dimana dalam rapat yang pernah dilakukan itu adalah membahas masalah definisi dari terorisme seperti yang tertuang di dalam RUU.

Enny mengatakan, bahwa “Mengenai definisi sudah kami bahas ketika itu, pada 18 April kemarin. Namun kami terpaksa menghentikannya karena diperlukan konsolidasi. Konsolidasi ini perlu dilakukan terkait adanya masukan dari DPR mengenai tambahan frasa di dalam undang undangnya.” Demikian seperti yang dikatakan Enny Nurbaningsih di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (23/5).

Pada draf terakhir di RUU Terorisme telah disebutkan Tindak Pidana Terorisme yang akhir-ahir ini sering terjadi di Indonesia merupakan bentuk kejahatan serius dan/atau kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan, keananan negara, dan kedaulatan negara serta terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara [dengan menekankan tujuan politik, motif politik, atau ideologi tertentu dari pelaku tindah pidana] sehingga penanggulangan Tinda Pidana Terorisme perlu dilakukan secara luar biasa, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan yang meliputi aspek pencegahan dan pemberantasan guna memelihara kehidupan yang aman, damai. dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari definisi lengkap mengenai terorisme di atas, adanya penambahan frasa tujuan politik, motif politik, dan ideologi. Dimana menimbulkan kerancuan, dimana ada frasa tersebut ketika melakukan tindak pidana terorisme yang tujuannya untuk membedakan tindak pidana biasa saja.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa definis yang memiliki kaitan dengan motif dan tujuan menurutnya sudah dirumuskan oleh pemerintah. Dimana yang menjadi acuannya adalah Pasal 6 dan 7 UU Terorisme. Mengenai usulan penambahan frasa tersebut tentu akan dikhawatirkan akan merubah rumusan delik pada pasal-pasal tersebut.

(Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180523120815-32-300579/dpr-pemerintah-bahas-usul-frasa-definisi-terorisme-dalam-ruu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *