Myanmar Diminta PBB Selidiki Penindasan Rohingya

Pada 1 Mei 2018, setelah seorang utusan Dewan Keamanan PBB melakukan kunjungan diplomatik tingkat tinggi menuju daerah konfilk itu mengungkapkan, bahwa Myanmar harus segera melakukan “penyelidikan yang layak” pada konflik tersebut atas dugaan kekejaman terhadap muslim Rohingya.

SuaraDemokrasi.com – Pada 1 Mei 2018, setelah seorang utusan Dewan Keamanan PBB melakukan kunjungan diplomatik tingkat tinggi menuju daerah konfilk itu mengungkapkan, bahwa Myanmar harus segera melakukan “penyelidikan yang layak” pada konflik tersebut atas dugaan kekejaman terhadap muslim Rohingya.

Setelah kunjungannya ke dua camp pengungsian Rohingya serta negara bagian Rakhine yang akhirnya bergolak di Myanmar, tempat mereka diusir, seperti dilansir dari Antara News, Duta Besar Inggris untuk BPP Karen Pierce, mengatakan kepada para wartawan, “Untuk memiliki pertanggungjawaban, harus ada penyelidikan yang tepat.”

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, Sehari sebelumnya telah menerima delegasi dari Dewan Keamanan PBB dalam kunjungan diplomatik tertinggi sejak adanya krisis Rohingya, yang diantaranya mencakup kunjungan singkat ke negara bagian yang tengah dilanda kekerasan, Rakhine.

Delegasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan perjalanan kunjungannya menggunakan helikopter pada Selasa (01/05/2018) di atas negara bagian Rakhine Utara, dimana merupakan tempat operasi militer yang telah dimulai pada Agustus 2017 lalu telah memaksa kurang lebih 700.000 warga Rohingya pergi mengungsi ke Bangladesh.

Suu Kyi, Pemimpin de facto Myanmar, mereka yang mayoritas beragama Budha, telah banyak menuai kritikan dari luar negeri karena dinilai gagal untuk berbicara kepada pihak muslim Rohingya ataupun secara terbuka menolak kecaman tentara karena telah mengusir Rohingya untuk keluar dari negara tersebut.

Pada Senin (30/04/2018) sore, Suu Kyi memimpin pertemuan dengan 15 delegasi PBB, berdasarkan beberapa foto dari Kementerian Informasi, PBB mencoba memberi tekanan lebih terhadap pihak Myanmar untuk kemungkinan pengungsi kembali dengan selamat.

“Ini adalah krisis kemanusiaan dan masalah hak asasi manusia,” tutur Duta Besar Kuwait untuk PBB Mansour al Otaibi kepada para wartawan.

Para utusan dari PBB bersama Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina bertolak ke Myanmar, Senin (30/042018) pagi.

Namun, berbeda dengan duta besar lainnya, Wakil Duta Besar Rusia Dmitry Polyanskiy, yang mana negaranya mendukung Myanmar, mengatakan bahwa dewan sebenarnya tidak punya “tongkat sihir” untuk solusi masalah tersebut.

Myanmar dan Bangladesh telah menandatangani kesepakatan untuk repatriasu pada November 2017 lalu, tapi pada kenyataannya, sejauh ini masih saja belum ada pengungsi yang dipulangkan.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/706402/pbb-desak-myanmar-selidiki-penindasan-rohingya

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *