Meskipun Tak Didukung Jokowi, KPU Pastikan Tetap Melarang Mantan Napi Koruptor Nyaleg

Presiden bersama para menteri

SuaraDemokrasi.com – KPU atau Komisi Pemilihan Umum memastikan untuk tetap pada peraturannya yang melarang mantan napi koruptor yang akan mencalonkan diri di dalam pemilu legislatif 2019. Meski di dalam aturan tersebut, Presiden Joko Widodo tidak mendukungnya, namun KPU tetap akan memuatnya di dalam Peraturan KPU.

“Tetap dilanjutkan,” kata komisioner KPU Ilham Saputra saat dihubungi media pada Rabu (30/5). Sedang komisioner KPU lainnya, Viryan memberikan penegasannya pula bahwa larangannya terkain mantan napi kasus korupsi untuk mencalonkan diri di pemilu legislatif 2019 nanti sudah final dan tidak bisa diubah-ubah lagi. KPU segera akan mengirimkan rancangan peraturan tersebut yang di dalamnya memuat larangan tersebut kepada Kementrian Hukum dan HAM pada pekan ini.

“Drafnya pekan ini akan segera dikirimkan,” ujar Viryan saat dihubungi media.

Draf yang dimaksud Viryan ini adalah rancangan dari Peraturan KPU mengenai pencalonan anggota DPR, anggotan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pada rancangan PKPU itu terdapat pasal pelarangan mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi caleg yang tertuang di dalam pasal 7 ayat 1 hurf (j).

Di dalam peraturan bunyinya, ‘bakal calon anggotan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah WNI dan harus memenuhi syarat bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi’.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa mantan narapidana kasus korupsi memiliki hak untuk mencalonkan di dalam pemilu legislatif. Hal tersebut disampaikannya ketika menanggapi rencana KPU yang melarang mantan napi kasus korupsi untuk menjadi caleg di pemilu 2019.

Menurut Jokowi hal itu merupakan hak seseorang untuk berpolitik. Jokowi juga mengatakan bahwa konstitusi telah menjamin untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk para mantan napi kasus korupsi. Meskipun demikian, Jokowi juga mengakui bahwa peraturan tersebut merupakan wilayah KPU yang membuatnya.

Niat KPU yang melarang mantan napi kasus korupsi mencalonkan diri di dalam pemilu legislatif 2019 nanti sebelumnya juga mendapat penolakan dari DPR, Kementrian Dalam Negeri, dan juga Bawaslu. Adapun tujuan KPU dalam peraturannya tersebut adalah ingin mewujudkan parlemen yang bersih.

(Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2018/05/30/06583591/meski-jokowi-tak-dukung-kpu-pastikan-tetap-larang-mantan-napi-koruptor)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *