Mantan Koruptor Dilarang untuk Jadi Caleg demi Keadilan Rakyat

Mantan koruptor jadi caleg

SuaraDemokrasi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sebelumnya bersikap bahwa mantan koruptor dilarang untuk menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019, diapresiasi. Menurut peneliti dari ICW (Indonesia Corruption Watch), Almas Sjafrina bahwa sikap dari KPU tersebut adalah kemajuan dan merupakan langkah progresif di tengah maraknya praktik korupsi di Indonesia.

Terlebih apa yang menjadi rancangan dari peraturan KPU ini belum disepakati secara bulat oleh pemerintah, DPR RI, dan juga Badan Pengawas Pemilu. Ditegaskan oleh Almas Sjafrina, pihaknya sangat mengapresiasi apa yang menjadi langkah progresif dari KPU. Terutama KPU juga akan memasukkan pelarangan ini di dalam Peraturan KPU yang saat ini sedang terjadi ketidaksepakatan dengan Bawaslu, Pemerintah, dan DPR. Demikian seperti yang dituturkan oleh Almas, pada Jumat (25/5).

KPU yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu tentunya harus menjaga kualitas pemilu untuk menghadirkan calon wakil rakyat yang bersih dari segala tindak kejahatan luar biasa, seperti halnya korupsi. Meski mantan napi koruptor ini telah menjalani hukumannya, ditegaskan kembali oleh Almas, bahwa hal itu adalah bentuk dari konsekuensi yang telah diperbuatnya.

Intinya, yang terpenting KPU yang merupakan penyelenggara negara harus mampu menjaga kredibilitas dan kualitas pemilu. Caranya dengan menghadirkan caleg-calegnya yang terbaik, bersih dari kasus tindak pidana korupsi dimana korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa. Dengan demikian, para mantan koruptor ini tidak diperkenankan menjadi calon legislatif, beda halnya dengan sudah selesai menjalani hukuman.

Kembali ditegaskan oleh Almas, bahwa apa yang telah diatur oleh KPU ini tentu harus ditujukan kepada rakyat. Dimana larangan tersebut yang juga dinilai sebagai sebuah peraturan ini merupakan hal yang adil bagi rakyat. Ini demi keadilan rakyat yang lebih luas. Aturan tersebut diharapkan juga bisa mencegah anggota legislator yang terpilih melakukan korupsi.

Di dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR tentang penyusunan Peraturan KPU pada Senin (22/5) telah memutuskan bahwa mantan narapidana tindak pidana korupsi diperbolehkan untuk mendaftar sebagai caleg. Hal tersebut kemudian menjadi kesimpulan dengar pendapat di Komisi II dan KPU, Bawaslu, Kemendagri yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/5).

(Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2018/05/25/10300281/icw-larangan-mantan-koruptor-jadi-caleg-adil-untuk-rakyat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *