Kemenkumham : Pemerintah Belum Berencana untuk Melakukan Revisi UU TNI

Revisi UU TNI

SuaraDemokrasi.com – Enny Nurbaningsih yang merupakan Kepala Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Kementrian Hukum dan HAM menyatakan bahwa pemerintah saat ini belum berencana untuk mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pernyataan tersebut diungkapkan ketika dirinya dikonfirmasi atas pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Pernyataan Luhut tersebut mengakui bahwa pihaknya tengah membahas rencana revisi UU TNI.

Diakuinya bahwa tidak atau belum ada arahan untuk membawa program legislasi nasional, ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta pada Rabu kemarin (23/5). Pemerintah menurut Enny belum melakukan pembahasan apapun yang berkaitan rencana revisi UU TNI. Karena hal tersebut belum masuk ke dalam prolegnas.

Ditegaskan oleh Enny, bahwa belum masuknya ke dalam prolegnas, maka tidak mungkin pihaknya untuk mendorong pembahasan tersebut. Dirinya juga menjelaskan bahwa secara mekanisme, pemerintah baru bisa membahas mengenai revisi suatu perundang-undangan ketika ada koordinasi dengan Badan Legislasi DPR.

Pada rapat tersebut, pemerintah hanya menjelaskan mengenai urgensitas mengenai revisi dan pasal-pasal mana yang akan diubah. Bila harus berjalan sesuai prosedural, maka harus melakukan rapat dengan baleg lalu dijelaskan apa yang menjadi urgensinya dan bagian mana saya yang akan dibahas.

Menko Maritim, sebelumnya telah membenarkan bahwa kementriannya tengah membahas rencana UU TNI. Meski demikian, Luhut juga berdalih bahwa hal yang dibahas di kementriannya bukan revisi UU TNI secara keseluruhan. Pada pembahasan tersebut, pihaknya hanya ingin membuat aturan baru tentang jabatan perwira tinggi TNI di kementriannya.

Luhut mengungkapkan bahwa pihaknya ingin ditambahkan di Menko Maritim bahwa para perwira aktif juga bisa masuk. Alasannya banyak bidang yang bisa ditangani para perwira Angkatan Laut. Maka dari itu pihaknya ingin menambahkan aturan agar perwira aktif bisa masuk, demikian ucapan Luhut ketika ditemui di Kompleks Istana Presiden, Jakarta pada Rabu (23/5/2018).

Luhut jua merasa heran adanya polemik publik tentang pembahasan revisi UU TNI di kementriannya. Padahal yang dibahas menurutnya masih sejalan dengan tugas dan wewenang di kementriannya.

(Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2018/05/24/11172981/kemenkumham-sebut-pemerintah-belum-berencana-revisi-uu-tni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *