Jokowi Menandatangani Perpres, Megawati di BPIP Dinyatakan Memiliki Gaji Rp 112 Juta

Jokowi dan Megawati

SuaraDemokrasi.com – Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan presiden nomor 42 tahun 2018, tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Perpres yang telah ditandatanganinya tersebut pada 23 Mei lalu, itu berarti pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP mendapatkan hak keuangan dan fasilitas-fasilitasnya. Dari Perpress 42/2018 itu dinyatakan bahwa Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan sebesar Rp 112.548.000 perbulannya. Sementara itu, jajaran anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000/ bulan. Anggota Dewan Pengarah ini terdiri dari 8 orang, yaitu Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’aruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Sedangkan kepala BPIP yang dijabat oleh Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000 lalu wakil kepalanya, Rp 63.750.00, Deputi Rp 51 juta, dan Staf Khusus Rp 36,5 juta setiap bulannya.

Tidak hanya gaji bulanan saja, pada Perpress 42/2018 ini juga mengatur para pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP yang akan menerima fasilitas lainnya seperti misalnya perjalanan dinas. Sementara itu BPIP merupakan badan yang baru dibentuk di era pemerintahan Jokowi melalui Perpress Nomor 77 Tahun 2018. Tugas dari badan tersebut salah satunya seperti yang dikutip pada Perpres tersebut adalah membantu presiden dalam upaya perumusan arah kebijakan terhadap pembinaan ideologi Pancasila.

Awal terbentuknya BPIP ini pada Mei 2017 lalu, Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Namun kemudian pada Februari 2018, Jokowi meningkatkan statusnya menjadi Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP).

Lebih lanjut dikatakan oleh Wakil Sekjend PDI-P, Ahmad Basarah bahwa PDI-P, Megawati Soekarnoputri tidak pernah memikirkan perihal gaji ketika bekerja sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila. Ungkapnya, bahwa hingga saat ini, sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, Bu Mega beserta pimpinan BPIP lainnya tidak pernah tahu menahu perihal besaran gaji atau hak-hak keuangan lainnya. Selain itu juga tidak pernah mengusulkan berapa besar gaji mereka, apalagi meminta-minta gaji kepada pemerintah. Demikian seperti yang diungkapkan Basarah pada keterangan tertulisnya di sebuah media pada Senin (28/5).

(Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2018/05/28/06300071/jokowi-teken-perpres-gaji-megawati-di-bpip-rp-112-juta)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *