Jokowi : Mantan Napi Koruptor Memiliki Hak untuk Menjadi Caleg

Presiden RI Joko Widodo

SuaraDemokrasi.com – Ir. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia memberikan pernyataan bahwa mantan narapidana untuk kasus korupsi memiliki hak untuk mencalonkan dirinya sebagai caleg di dalam pemilu legislatif. Pernyataannya tersebut disampaikan untuk menanggapi rencana Komisi Pemilihan Umum yang melarang mantan napi tipikor mencalonkan diri di dalam pemilu legislatif 2019 nanti.

“Menurut saya, itu merupakan hak. Hak seseorang dalam berpolitik,” demikian kata Jokowi, di Jakarta Selasa (29/5). Presiden juga mengatakan, bahwa adanya konstitusi telah menjamin memberikan hak kepada seluruh warga negara yang ingin berpolitik, termasuk di dalamnya para mantan napi kasus korupsi. Jokowi juga mengakui bahwa KPU juga memiliki aturan dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, dirinya juga menyarankan supaya KPU melakukan pengkajian mengenai aturannya tersebut.

“Silahkan kepada KPU untuk melakukan telaah kembali. Bisa saja KPU membuat aturan. Misalnya dengan memperbolehkan ikut namun diberi tanda ‘mantan koruptor’,” imbuh Jokowi di dalam pernyataannya.

KPU sebelumnya memiliki aturan untuk melarang bagi narapidana kasus korupsi untuk menjadi caleg dan juga mendapat penolakan dari DPR, Kementrian Dalam Negeri hingga Bawaslu. Namun, bagi KPU aturan tersebut tetaplah menjadi aturan dan telah memasukkan ke dalam Peraturan KPU.

(Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2018/05/29/18143281/jokowi-tegaskan-mantan-napi-koruptor-punya-hak-jadi-caleg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *