Jepang Melaporkan Adanya Dugaan Pelanggaran Terhadap Sanksi Korea Utara

Pertahanan dan Keamanan Jepang

SuaraDemokrasi.com – Jepang telah melaporkan dugaan adanya pelanggaran sanksi yang telah dilakukan Pyongyang ke PBB. Pelaporan tersebut dilakukan setelah mendapati adanya pemindahan kargo yang melibatkan kapal tanker Korea Utara menurut Kementrian Luar Negeri di Tokyo pada Selasa (29/5) kemarin.

Hal yang dilaporkan Jepang tersebut merupakan insiden kelima dalam tahun ini. Laporan mengenai pemindahan kargo yang dilakukan oleh kapal Korea Utara ini dinilai telah melanggar sanksi terkait dengan program nuklir rudal balistik Pyongyang.

Kementrian Luar Negeri Jepang menyatakan, adanya pesawat patroli militer telah memata-matai tanker yang berbendera Korea Utara bersama dengan sebuah kapal kecil yang tidak diketahui dari mana kapal tersebut berasal, namun sepertinya mengindikasikan terlihat mengibarkan sesuatu seperti bendera China di Laut China Timur pada malam 19 Mei.

“Pemerintah Jepang sangat menduga kuat bahwa mereka sedang memindahkan barang, yang tentu saja telah dilarang oleh sanksi dari PBB,” demikian menurut pernyataan dari kementrian luar negeri Jepang seperti yang dikutip AFP.

Di dalam pernyataannya tersebut, Kementrian Luar Negeri Jepang juga menyebutkan bahwa tanker Korea Utara tersebut bernama Ji Song 6 yang merupakan salah satu kapal yang tidak diizinkan untuk mendapatkan akses ke pelabuhan internasional oleh Dewan Keamanan PBB.

Akhir-akhir ini Pyongyang selalu menjadi subyek dari serangkaian sanksi PBB. Di dalamnya juga termasuk bagi semua anggota PBB untuk memberikan fasilitasi serta terlibat di dalam pemindahan barang dari kapal ke kapal atau dari kapal dengan bendera Korea Utara.

Tokyo juga telah mengklaim bahwa di tengah kesibukannya, mendakak menjelang rencana pertemuan puncak pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang akan dijadwalkan berlangsung di Singapura pada 12 Juni mendatang.

(Sumber : https://www.antaranews.com/berita/714452/jepang-laporkan-dugaan-pelanggaran-sanksi-korea-utara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *