Jelang Pilkada, Pihak KPK Mengingatkan Publik untuk Tidak Pilih Calon yang Terindikasi Tindak Korupsi

Menjelang Pilkada yang akan dilakukan serentak pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan peringatan untuk masyarakat agar selalu bersikap cermat ketikan melihat rekam jejak dari para calon kepada daerah yang nantinya akan dipilih pada pemilihan Daerah.

SuaraDemokrasi.com – Menjelang Pilkada yang akan dilakukan serentak pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan peringatan untuk masyarakat agar selalu bersikap cermat ketikan melihat rekam jejak dari para calon kepada daerah yang nantinya akan dipilih pada pemilihan Daerah.

Juru Bicara KPK bernama Febri Diansyah memberikan paparan bahwa, publik diwajibkan untuk menjauhkan pada preferensinya terkait adanya calon-calon yang terindikasi di dalam dugaan korupsi.

Dikutip dari kompas.com, “Track record para calon sebaiknya jadi pertimbangan bagi masyarakat, karena hal ini penting,” kata Febri saat berada di gedung KPK, Jakarta, pada hari Rabu tanggal (2/5/2018).

KPK tidak menginginkan jika para calon yang sudah terindikasi dalam dugaan korupsi bisa terpilih dalam Pilkada. Sebab, jika benar terpilih nantinya masyarakat akan mengalami kerugian yang sama selama beberapa tahun ke depan.

Ia juga memberikan peringatan agar para calon yang kembali ikut di dalam pemilihan agar menghindari bahwasanya upaya yang ada mengarah pada kejahatan korupsi. Febri turut menegaskan supaya calon tidak lagi bermain-main akan adanya penggunaan anggaran maupun menyalahgunakan wewenang.

Dikutip dari Kompas.com, “Para calon kami ingatkan, proses Pilkada itu dijalankan secara demokratis tentu saja, tidak ada politik uang, dan juga kalau terpilih nanti harus jauh lebih hati-hati dari praktik-praktik korupsi,” ucap dia.

Febri juga menyarankan kepada masyarakat supaya perlu bersikap aktif di dalam memantau pelaksanaan dari pesta demokrasi yang ada di daerah masing-masing. Masyarakat juga diharapkan agar tidak apatis ketika memilih calon-calon yang sudah berintegritas. Sebab, masa depan dari daerah selama lima tahun yang ada dipegang kuat oleh masyarakat sendiri buka para calon pemimpinnya.

“Kalau masyarakat menemui, misalnya, ada politik uang, ingin membeli suara masyarakat, maka kami himbau agar melapor (ke penyelenggara Pemilu), dan untuk calon-calon jangan gunakan APBD untuk membeli suara,” ujar dia. Seperti yang sudah diketahui, Pilkada Serentak di tahun 2018 akan dilaksanakan pada 171 daerah. Adapun proses dari pemungutan suara akan dilakukan bersamaan pada tanggal 27 Juni 2018.

 

 

 

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2018/05/03/07394491/jelang-pilkada-kpk-ingatkan-publik-tak-pilih-calon-yang-terindikasi-korupsi

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *