Ini Empat Penemuan Komnas HAM Jelang Pilkada Serentak Tahun 2018

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengungkapkan bahwa ada sejumlah temuan yang berhasil dikumpulkan terkait dengan persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018. Pemungutan suara Pilkada tahun 2018 ini jatuh pada tanggal 27 Juni 2018

SuaraDemokrasi.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengungkapkan bahwa ada sejumlah temuan yang berhasil dikumpulkan terkait dengan persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018. Pemungutan suara Pilkada tahun 2018 ini jatuh pada tanggal 27 Juni 2018.

Dikutip dari kompas.com, “Kurang dari dua bulan pemungutan suara Pilkada 2018. Tim menemukan fakta lapangan terkait dengan proses kepemiluan dan berdimensi pelanggaran HAM,” kata Komisioner bidang mediasi Komnas HAM, yaitu Munafrizal Manan di Kantornya, Jakarta, pada hari Rabu tanggal (9/5/2018).

Pertama, adanya masalah serta potensi hilangnya hak pilih warga berusia 17 tahun atau yang sudah/pernah kawin namun belum mempunyai e-KTP atau surat keterangan (Suket) sebagai pengganti e-KTP.

Komnas HAM mencermati ada ratusan ribu pemilih dicoret pada daftar pemilih sementara yang sudah ditetapkan jadi daftar pemilih tetap. Pencoretan ini didasarkan karena belum melakukan perekaman, sehingga belum mempunyai e-KTP atau suket pengganti e-KTP.

Dikutip dari kompas.com, “Tidak terdaftar dalam DPT maupun belum memiliki e-KTP potensial kehilangan hak memilihnya,” ujar dia.

Keduanya, masih ditemukan dalam situasi dan praktik ujaran kebencian serta diskriminasi berbasis ras, etnis, dan agama yang ada di wilayah-wilayah penyelenggara Pikada 2018. Hasil pantauan Komnas HAM, Pilkada kabupaten Garut telah ditemukan fakta adanya ujaran kebencian terhadap yang dilakukan salah satu calon.

Sekarang proses pemeriksaan terkait perkara sudah di Kepolisian. “Apabila tidak diantisipasi maka berujung pada tindakan diskriminatif dan berupaya mendominasi ruang kesadaran politik dengan satu identitas tunggal tertentu serta meminggirkan identitas lainnya,” ujar dia.

Ketiga, pemenuhan hak kelompok sangat rentan masih bermasalah, terutama untuk tahanan, warga binaan yang saat ini berada di rutan atau lapas, serta pasien di rumah sakit bahkan juga penyandang disabilitas.

“Diharapkan hak pilih mereka akan terfasilitasi dengan baik, terutama saat pelaksanaan pemungutan suara, akses TPS dan terdapat jaminan kerahasiaan bagi pemilih,” kata beliau.

Keempat, terdapat potensi kehilangan hak dalam memilih bagi para pekerja yang saat ini berada di perkebunan, contohnya di Sumatera Utara serta Kalimantan Barat. “Praktik selama ini terjadi, mereka tidak diliburkan oleh perusahaan, sedangkan mengenai jumlah mereka KPU tidak memiliki data yang akurat,” kata dia.

 

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2018/05/09/13451731/ini-empat-temuan-komnas-ham-jelang-pilkada-serentak-2018

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *