Himbauan Pihak Kepolisian untuk Melaporkan Jika Ada Ormas yang Meminta THR

Kabid Humas Polda Metro Jaya

SuaraDemokrasi.com – Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Metro Jaya meminta kepada masyarakat untuk berperan aktif melaporkan ormas-ormas yang meminta Tunjangan Hari Raya dengan cara memaksa. Dalam himbauannya tersebut, Argo menegaskan bahwa jika ada surat ancaman berupa permintaan THR dengan cara paksa, dipersilahkan kepada masyarakat untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian. Himbauan tersebut disampaikannya di Mapolda Metro Jaya, Senin (28/5).

Lebih lanjut dikatakan Argo bahwa tindakan yang disertai ancaman ini merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Dimana peraturan yang mengatur tentang hal itu telah tertera di dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Pada pasal tersebut berbunyi, “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasa untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Meski begitu, Argo juga menambahkan, bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan jika permohonan THR tersebut dilayangkan tanpa paksaan dan kedua belah pihak merasa memberikannya.

“Jadi, ada beberapa yang menyampaikan aspirasi atau meminta ke perusahaan, kalau perusahaan itu ada, lalu memberikan itu tidak jadi masalah,” lanjut Argo.

Darwin M. Aji, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI mengatakan pernyataan yang senada dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya tersebut. Menurut dia, tidak ada larangan pasti mengenai adanya permohonan THR oleh ormas jika permohonan tersebut tidak disertai ancaman.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa ormas binaannya tidak melayangkan surat permohonan THR dalam bentuk apapun. Pasalnya pihaknya telah menemukan indikasi pemaksaan dari ormas-ormas tertentu, terkait dengan adanya permohonan THR tersebut. Indikasi yang ditemukannya itu didasarkan pada serangkaian investigasi yang dilakukan oleh pihaknya.

“Kami meminta kepada ormas-ormas yang ada di bawah binaan kami untuk tidak mengedarkan surat edaran permohonan THR kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah), DPRD, perusahaan, atau warga secara umum,” demikian yang dikatakan Darwis ketika dihubungi media, pada Minggu (27/5).

(Sumber : https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/28/21131561/polisi-minta-warga-melapor-jika-temui-ormas-yang-memaksa-minta-thr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *