DPR dan Pemerintah Sepakati Definisi Terorisme pada Pandangan Mini Fraksi

Pandangan Mini Fraksi

SuaraDemokrasi.com – Akhirnya terjadi kesepakatan mengenai definisi terorisme oleh seluruh fraksi di DPR dan pemerintah. Kesepakatan tersebut didapat dari pandangan mini fraksi pada Rapat Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pada pandangannya tersebut, semua fraksi memilih opsi kedua terkait deifinis terorisme. Pada opsi kedua tersebut disebutkan bahwa terorisme diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman dan menimbulkan suasana teror serta rasa takut yang meluas. Dimana dapat menimbulkan korban yang sifatnya massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional yang bermotif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Bahkan fraksi PDI-P dan PKB yang semula memilih opsi pertama tanpa mencantumkan frasa motif politik dan ideologi akhirnya sepakat untuk memilih opsi kedua. Perwakilan fraksi PDI-P menyatakan bahwa mereka tidak menyampaikan definisi. Keputusan definisi telah dipertimbangkan untuk memberikan upaya yang terpadu dan sistemik yang berdampak masif.

Maka dari itulah, fraksi PDI-P mengambil opsi kedua, demikian seperti yang diungkapkan salah satu anggota Pansus dari Fraksi PDI-P Risa Mariska pada rapat di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5).

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Pansus dari Fraksi PKB, Muhammad Toha,yang menyatakan pada awalnya fraksinya memilih opsi pertama. Namun, setelah dimusyawarahkan dan mufakat, PKB akhirnya memilih opsi kedua. Meski demikian, mereka tetap berpandangan di opsi yang pertama. Namun karena adanya wujud musyarawarah dan mufakat maka PKB memilih di opsi kedua.

Setelah semua fraksi menyepakati untuk memilih opsi kedua, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly juga menyatakan pilihannya di opsi kedua. Dalam pernyataannya bahwa Yasonna sebagai perwakilan pemerintah dengan senang hati serta menyambut gembira kesepakatan yang telah dicapai ini. Kesepakatan tersebut semata untuk kepentingan bersama supaya undang-undang segera dapat terealisasi dengan baik, maka dari itu pemerintah memilih untuk menyetujui opsi kedua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *