Berkaitan dengan RUU Anti-Terorisme, DPR Segera Menyurati Pemerintah

RUU Anti-Terorisme

SuaraDemokrasi.com – Berkaitan dengan RUU Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi sebuah undang-undang, DPR akan segera mengirim surat kepada pemerintah. Sesuai dengan yang diutarakan Ketua DPR, Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5), bahwa hari ini kami (DPR) segera mengupayakan untuk mengirimkan surat hasil keputursan rapat kepada pemerintah untuk segera dibuat undang-undangnya.

Pengiriman surat kepada pemerintah itu dilakukan setelah mendapat kesepakatan mengenai definisi terorisme yang sempat memanas beberapa hari lalu. Sejak sebelumnya pada pandangan mini fraksi telah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR mengenai definisi dari terorisme. Bahkan dalam pandangan mini fraksi tersebut, sebelumnya 2 partai yakni PDI-P dan PKB yang sempat memilih opsi pertama, pada akhirnya sepakat untuk memilih opsi kedua di dalam rapat pandangan mini fraksi tersebut.

Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan, maka DPR pun memberikan persetujuan untuk kemudian dilanjutkan kepada pemerintah yang merupakan pihak berwenang untuk mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Dilanjutkan oleh Bambang Soesatyo dalam kesempatan yang sama, kami mengimbau kepada pemerintah untuk melaksanakan amanat yang terkandung dalam undang undang tersebut sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan yang telah menjadi keputusan bersama.

Rancangan undang-undang yang baru mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme di dalamnya meliputi, penambahan bab tentang pengawasan, penanganan korban, kelembagaan, dan peran TNI. Kepada seluruh masyarakat, Bambang juga meminta untuk mendukung pelaksanaan dari aturan baru yang telah diundangkan pemerintah tersebut.

Pada akhirnya, rapat paripurna pengambilan keputusan revisi RUU Anti-Terorisme berakhir tanpa interupsi dan perdebatan. Secara aklamasi DPR menyetujui RUU Anti-Terorisme menjadi Undang-Undang. Sebelumnya sempat terjadi perdebatan panjang yang berkaitan dengan definisi terorisme. Sehingga pembahasan RUU tersebut sempat molor hingga lebih dari satu tahun.

Pada pidato tanggapan pendapat akhir pemerintah yang dilakukan Menteri Hukum dan Ham ditegaskan bahwa disetujuinya RUU ini untuk segera disahkan menjadi Undang Undang merupakan momen penting untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme. Dan juga menjadikan jaminan keamanan bagi masyarakat Indonesia akan terjadinya teror yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

(Sumber : https://www.antaranews.com/berita/713286/paripurna-dpr-setujui-ruu-terorisme)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *