Setya Novanto Akui Memang Ada Pembagian Uang, Namun Enggan Untuk Bertanggung Jawab

Setya Novanto selaku terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak ikut campur di dalam perencanaan sampai pembagian uang dari hasil korupsi di proyek KTP elektronik untuk sejumlah anggota dari Komisi II serta Badan Anggaran DPR

SuaraDemokrasi.com – Setya Novanto selaku terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak ikut campur di dalam perencanaan sampai pembagian uang dari hasil korupsi di proyek KTP elektronik untuk sejumlah anggota dari Komisi II serta Badan Anggaran DPR.

Dari hal tersebut dirinya merasa tidak perlu tanggung jawab atas apa yang ada. Penyataan tersebut dinyatakan oleh mantan dari ketua DPR di dalam sidang atas pembacaan pembelaan yang bertempat di Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada 13 April 2018.

Dikutip dari kompas.com “Kesepakatan antara Irman, Andi serta pihak Ketua Komisi II di DPR kala itu merupakan hal yang berada di luar tanggung jawab dari saya.¬† Apalagi hal itu dilakukan sebelum pihak Andi mengenalkan Imran kepada saya,” ujar Setya Novanto.

Menurutnya, sejak awal memang sudah terjadi pembahasan mengenai bagi-bagi uang yang diperoleh dari proyek e-KTP bagi beberapa anggota DPR. Hal ini juga disepakati pihak Irman yang kala itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Lalu, pengusaha yang bernama Andi Agustinus atau Andi Narogong serta Burhanudin Napitupulu dimana pada saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR. Pertemuan itu membahas mengenai kesepakatan yang telah dilakukan bulan Februari 2010.

Adapun, tujuan dari pembagian uang hasil korupsi yaitu untuk memperlancar mengenai pembahasan yang ada diantara Kementerian Dalam Negeri dengan DPR. Salah satunya supaya DPR mau setuju atas perubahan dari sumber pendanaan dimana awalnya berasal dari pinjaman hibah luar negeri jadi rupiah murni.

Menurut pihak Novanto, kesepakatan yang ada tersebut pun sudah diketahui oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri yang bernama Diah Anggraini. “Pada intinya, pihak yang bertugas untuk memberikan fee ke anggota DPR untuk kelancaran persetujuan yaitu Andi Narogong,” ujar Novanto.

Novanto yang sebelumnya telah dituntut oleh jaksa KPK atas hukuman pidana penjara 16 tahun serta diharuskan membayar denda sebesar Rp 1 miliar dengan subsider 6 bulan lamanya kurungan. Jaksa pun memberikan tuntutan Novanto untuk membayar sejumlah uang pengganti sebanyak 7,4 juta Dollar AS terkait adanya kasus korupsi dari proyek e-KTP.

 Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2018/04/13/13061831/novanto-akui-ada-bagi-bagi-duit-e-ktp-tapi-menolak-bertanggungjawab

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *