Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Korupsi Dinilai Signifikan Memberikan Efek Untuk Negeri

Pengamat politik dari para Syndicate Ari Nurcahyo memberikan penilaian terkait dengan adanya putusan Majelis Hakim yang diberikan kepada mantan Ketua DPR Setya Novanto telah tepat sebab dianggap sudah mampu untuk memberi efek untuk negeri bagi para politisi agar tidak lagi melakukan perbuatan korupsi

SuaraDemokrasi.com – Pengamat politik dari para Syndicate Ari Nurcahyo memberikan penilaian terkait dengan adanya putusan Majelis Hakim yang diberikan kepada mantan Ketua DPR Setya Novanto telah tepat sebab dianggap sudah mampu untuk memberi efek untuk negeri bagi para politisi agar tidak lagi melakukan perbuatan korupsi.

Setya Novanto selain diganjar oleh hukuman penjara serta denda, dirinya juga mendapat hukuman pencabutan atas hak politik yang dimilikinya. Dikutip dari kompas.com, “Ya itu saya pikir suatu hal putusan hakim tepat ya, karena saat ini kita berhadapan dengan sistem politik demokrasi koruptif. Pencabutan hak politik sebagai hak politisi sangat signifikan berimbas para politisi menjadi takut untuk berbuat korupsi,” ujarnya, saat berada di kantor PARA Syndicate, Jakarta, pada hari Kamis tanggall (26/4/2018).

Ia juga berharap, sebagaimana pencabutan politik tetap juga akan berlangsung seterusnya serta menjadi hukuman atau sanksi sosial di samping adanya sanksi hukum yang sudah diterima oleh para pelaku tindak korupsi.

Dikutip dari Kompas.com “Ini tidak berhenti hanya di Pak Setnov saja tetapi sebagaimana perilaku korupsi yang begitu masif sekarang ini di era demokrasi mampu diputus,” ujarnya. Lantas Putusan Majelis Hakim, menurut pendapat Ari Nurcahyono, mampu memberi efek jera serta memutus mata rantai korupsi politik yang saat ini juga masih merajalela.

“Korupsi politik pak Setnov menjadi milestone yang baik untuk menata bagaimana agenda pemberantasan korupsi ke depan lebih ditegaskan lagi,” tuturnya lagi.

Putusan Setya Novanto, menurut Ari Nurcahyono, menjadi suatu hal fundamental yang mana bisa memberikan suatu semangat untuk gerakan anti korupsi. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya, Novanto juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Menurut majelis hakim, politisi yang berasal dari Partai Golkar itu telah terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP pada tahun anggaran 2011-2013. Putusan yang diberikan lebih ringan dari pada tuntutan jaksa, yakni hukuman pidana 16 tahun penjara serta membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, majelis hakim juga mengharuskan Novanto untuk membayar uang pengganti 7,3 juta dollar AS yang dikurangi dengan Rp 5 miliar yang mana telah dititipkan kepada pihak penyidik.

 

 

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2018/04/27/06201471/pencabutan-hak-politik-dinilai-signifikan-beri-efek-ngeri-bagi-para-politisi

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *