Naskah Angket Tenaga Kerja Disusun Fahri Hamzah

Naskah usul yang sedang disusun oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan tentang usul penggunaan Hak Angket DPR tentang Tenaga Kerja Asing,  dimana tersebut berisi kesimpulan sementara bahwasannya terdapat pelanggaran undang-undang dalam keputusan atau kebijakan pemerintah yang telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

SuaraDemokrasi.com – Naskah usul yang sedang disusun oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan tentang usul penggunaan Hak Angket DPR tentang Tenaga Kerja Asing,  dimana tersebut berisi kesimpulan sementara bahwasannya terdapat pelanggaran undang-undang dalam keputusan atau kebijakan pemerintah yang telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Sebagaimana yang dikutip dari laman ANTARA News, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/04/18), Fahri Hamzah mengatakan, “Ini yang sedang disusun dan saya mendengar beberapa teman juga siap untuk menandatangani, saya juga siap untuk menandatangani karena terlalu banyak masalah karena kedatangan pekerja kasar ke Indonesia.”

Sebelumnya Fahri juga mengatakan pada saat Peraturan Presiden itu dikeluarkan, sudah banyak kedatangan orang asing, dan kebijakan tersebut seolah-olah malah melegalkan akan kehadiran mereka.

“Sebelum itu, tanpa Perpres, orang asing sudah didatangkan dalam jumlah banyak. Perpres ini seakan melegalkan hal tersebut, padahal UU melarang,” ujar Fahri.

Respon terkait kebijakan soal tenaga asing, dinilai Fahri belum cukup dengan interpelasi melalui jawaban tertulis. Menurut Fahri, akan lebih baik apabila ada investigasi dengan pembentukan Panitia Khusus Angket tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) agar publik mengetahui dengan benar pada alasan penerbitan peraturan tersebut.

Fahri juga menambahkan, “Gaduh itu misalnya ada pekerja asing asal China menghina bendera. Dari beberapa kejadian yang dianggap mengganggu oleh aktivitas pekerja asing.”

Sebelumnya, Fahri juga mengusulkan untuk pembentukan Pansus Hak Angket DPR tentang Tenaga Kerja Asing karena keputusan pemerintah mengenai tenaga kerja asing diduga melanggar  undang-undang.

“Sebab dalam interpelasi, dia tidak ada investigasi, kunjungan lapangan, tidak ada pemanggilan, hanya bertanya melalui paripurna dan dijawab juga melalui paripurna,” lanjut Fahri.

Terkait dengan peraturan mengenai tenaga kerja asing tersebut, dijelaskan oleh Sekretaris Jederal Kementerian Tenaga Kerja Herry Sudarmanto, bahwa Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing justru merupakan salah bentuk kepastian hukum pada sisi pekerja, pemberi kerja hingga pada pengawasan.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/703907/fahri-hamzah-susun-naskah-usul-angket-soal-tenaga-kerja-asing

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *