KPU Diminta Mengkaji Ulang Aturan Pesawat Kepresidenan Oleh Fadli Zon

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini diminta untuk mengkaji ulang terkait aturan dalam penggunaan Pesawat Kepresidenan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Permintaan terhadap penggunaan Pesawat Kepresidenan oleh Presiden pertahanan pada saat Kampanye Pilpres 2019 mendatang karena menurutnya aturan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pemilihan Umum)

SuaraDemokrasi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini diminta untuk mengkaji ulang terkait aturan dalam penggunaan Pesawat Kepresidenan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Permintaan terhadap penggunaan Pesawat Kepresidenan oleh Presiden pertahanan pada saat Kampanye Pilpres 2019 mendatang karena menurutnya aturan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pemilihan Umum).

Lanjut Fadli Zon di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (10/04/18), Ia berkata bahwa aturan tersebut sebaiknya dikaji ulang dan jangan sampai menimbulkan ketidakadilan untuk pihak lain (peserta pilpres 2019). Karena persoalan tersebut tidak hanya untuk saat ini saja namun akan berdampak pada waktu yang akan datang juga.

Seperti pada kutipan laman ANTARA News, menurut Fadli aturan tersebut sebaiknya dibuat untuk satu visi ke depan nanti yang akan relatif permanen.

Wakil Ketua DPR RI itu juga menilai bahwa penggunaan pesawat kepresidenan hanya bisa digunakan oleh Presiden ketika sedang melaksanakan tugas kepemerintahan dan kenegaraan saja. Namun imbuhnya, akan sangat tidak layak jika pesawat tersebut digunakan saat pencalonan calon presiden atau calon wakil presiden.

Jika KPU masih tetap membolehkan penggunaan Pesawat Kepresidenan pada saat kampanye Pilpres mendatang maka harus adil dan tidak ada pengecualian terhadap semua pihak (baik anggota DPR maupun pejabat tinggi negara) yang maju dalam kontestasi Pemilu, tambah Fadli.

“KPU harus konsisten, kalau pengamanan melekat kan ada aturannya sehingga kalau mau diberlakukan sama dan adil maka jangan pilih kasih,” ujar Fadli Zon.

Fadli juga meyakini bahwa keselamatan Presiden pasti akan tetap terjaga meski menggunakan pesawat komersil biasa ketika kampanye Pilpres 2019. Sehingga hal tersebut dapat menjadi pilihan lain daripada menggunakan Pesawat Kepresidenan yang telah dilarang dalam UU.

Namun hal yang berbeda diungkapkan oleh Ketua KPU RI Arief Budiman, bahwa sesungguhnya Pesawat Kepresidenan merupakan salah satu dari fasilitas jabatan serta bagian dari keamanan negara yang telah melekat bersama Presiden, sekalipun ketika kampanye Pilpres 2019 nanti.

Arief Budiman juga menuturkan bahwa akan menimbulkan tingkat risiko keamanan dan keselamatan bagi Presiden jika Presiden hanya menggunakan alat transportasi dengan tingkat keamanan yang standar.

“Yang melekat sebagaimana ketentuan undang-undang itu diperbolehkan untuk digunakan,” imbuh Arief.

 

 

 

Sumber : https://www.antaranews.com/berita/700156/fadli-zon-minta-kpu-kaji-ulang-aturan-pesawat-kepresidenan

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *